Alasan Pansus DPRD Sulteng Minta Pemprov Evaluasi Berani Cerdas dan Sehat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng mengusulkan evaluasi Program Berani Cerdas dan Berani Sehat.

Usulan itu disampaikan anggota Pansus dalam rapat Pansus LKPJ Gubernur di DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (20/4/2026).

Jika usulan itu dikabulkan DPRD, maka program unggulan Gubernur Sulteng Anwar Hafid-Reny Lamadjido itu harus terhenti sementara waktu.

Ada tiga poin yang menjadi perhatian serius Pansus LKPJ dalam usulan itu.

Berikut ketiga poin diperoleh TribunPalu.com, Rabu (22/4/2026):

​1. Evaluasi Program Berani Cerdas dan Raperda Pembiayaan Pendidikan

​Terkait rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembiayaan mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 melalui Program Berani Cerdas, memerlukan kajian mendalam dan sinkronisasi antara besaran alokasi anggaran dengan kemampuan fiskal daerah.

Program Berani Cerdas belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran daerah.

Baca juga: Fun Walk dan Fun Bike Sulteng Nambaso, Wujud Kampanye Program Berani Sehat

Pansus harus memastikan bahwa mekanisme seleksi penerima beasiswa dalam draf Perda memiliki indikator yang ketat dan transparan, guna menghindari tumpang tindih anggaran dengan program beasiswa nasional.

Pansus menyarankan skema pembiayaan dialihkan atau difokuskan pada jurusan yang berkontribusi langsung pada sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah agar investasi SDM memberikan return yang nyata bagi daerah.

​2. Penyesuaian Satuan Biaya Umum (SBU) Perjalanan Dinas

Pansus perlu mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian SBU perjalanan dinas, khususnya pada komponen tiket pesawat.

Mengingat terjadinya kenaikan harga tiket pesawat yang signifikan di wilayah Sulawesi Tengah, standar biaya yang digunakan saat ini sudah tidak relevan dengan harga pasar (market price).

Hal itu penting agar tidak menghambat mobilitas tugas konstitusional anggota dewan maupun aparatur sipil negara dalam koordinasi ke pemerintah pusat.

Penyesuaian ini harus tetap mengedepankan prinsip kewajaran, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengganggu pagu anggaran belanja daerah yang bersifat prioritas.