Muhammad Safri Pastikan Program Pokir DPRD Murni untuk Kepentingan Rakyat

TRIBUNPALU.COM - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program podcast Bacas di Kafe Nagaya, Jl Sisingamangaraja, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Sabtu (30/5/2026).

"Siapa yang menikmati? Jelas seluruh masyarakat Sulteng yang menikmati," tegas Safri.

Podcast tersebut mengangkat tema sentral yakni "Pokir DPRD, Siapa Yang Menikmati?".

Selain Safri, diskusi tersebut juga menghadirkan Ketua Presidium KB Hijau Hitam, Andi Ridwan Bataraguru, dan pakar hukum tata negara, Dr. Sahran Raden.

Dalam salah satu sesinya, Safri menjelaskan bahwa program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan suatu hal yang wajib dijalankan oleh legislatif.

Sebab, usulan yang masuk di dalam rancangan Pokir merupakan representasi dari kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah pemilihan.

"Tentunya dalam pokir ini tidak serampangan, ada aturannya," kata Safri.

Baca juga: Ketua KB Hijau Hitam Soroti Pokir DPRD, Pertanyakan Nama Legislator dalam Dokumen Anggaran

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Minggu 31 Mei 2026, Bisa Dapat Skin dan Diamond Gratis

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program Pokir sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 149.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Perdebatan sempat menghangat ketika Safri dan Andi Ridwan Bataraguru saling adu argumen mengenai transparansi daftar nama anggota legislatif pengusul Pokir.

Menanggapi kritik dari Andi Ridwan, Safri menyebutkan bahwa daftar nama yang beredar tersebut barulah sebuah permulaan dari proses panjang.

"Jadi anggota DPRD yang menerima aspirasi dalam reses, itu akan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini sekretariat DPRD," ungkap Safri menjelaskan mekanismenya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan pengusulan Pokir telah diatur secara ketat melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Terkait dengan transparansi dokumen anggaran, politisi ini menjamin tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak legislatif dari pengawasan masyarakat.

"Hal tersebut merupakan konsumsi publik tanpa ada yang disembunyikan," ujarnya.

Safri juga memanfaatkan momentum tersebut untuk membantah isu adanya keterlibatan anggota dewan atau vendor titipan dalam pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun pihak dewan maupun pihak ketiga bentukan legislatif yang ikut campur dalam mengeksekusi anggaran tersebut.

"Ada OPD terkait yang melaksanakan itu," jelas Safri.

Sebagai penutup, ia menyatakan akan merasa sangat malu kepada rakyat jika aspirasi yang ia serap selama masa reses gagal diakomodasi di dalam APBD.

"Ketika pokir saya tidak terakomodasi di APBD, berarti saya makan gaji buta," pungkas Safri.(*)

Ikuti saluran TribunPalu di Whatsapp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaGJUF060eBeALCKKw2b