Sulteng Hari Ini
Kisah Pilu ASN di Sulteng, Jadi Korban Selingkuh Oknum Pejabat tapi Diintimidasi
Perempuan itu juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di biro Sekretariat Pemprov Sulteng.
Tayang:
Penulis: Supriyanto | Editor: mahyuddin
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Ilustrasi-Perselingkuhan-ASN.jpg){kind=small}
lihat foto
Handover
Skandal Perselingkuhan oknum pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencuat ke publik. Skandal itu mencuat setelah wanita yang menjadi selingkuhan oknum pejabat itu menemui awak media dan menyatakan dirinya sebagai korban kekerasan.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Ilustrasi-Pemadaman-Listrik-3.jpg)
Selain itu, mereka memperlihatkan foto yang disebut sebagai bukti kekerasan yang dialami korban.
Akibat tekanan yang terus diterima, korban memilih menghindari pertemuan dengan oknum pejabat itu karena merasa takut.
"Saat ini adik saya lebih banyak mengurung diri. Kondisi mentalnya sangat terganggu dan dia ketakutan," ungkapnya.
Hingga berita ini dirilis, sang wanita belum melaporkan perkaranya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng.
Namun, dia berencarana mengadu ke BKD Sulteng jika terdesak.(*)
Berita Terkait: #Sulteng Hari Ini
| BPK Temukan Potensi Kekurangan Pajak Rp17,44 M, Gubernur Sulteng Targetkan Penyelesaian 30 Hari |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Anwar-Hafid-pakai-songkok-di-DPRD-Sulteng-2026.jpg)
|
|---|
| BPK RI Minta Pemprov Sulteng Tindaklanjuti Potensi Kekurangan Pajak Rp17,44 Miliar |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Pemprov-Sulteng-Kembali-Raih-WTP-Catat-Rekor-13-Kali-Berturut-turut-dari-BPK-RI.jpg)
|
|---|
| BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp1,98 Miliar di Pemprov Sulteng |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/BPK-Temukan-Kelebihan-Pembayaran-Perjalanan-Dinas-Rp198-Miliar.jpg)
|
|---|
| Pemprov Sulteng Kembali Raih WTP, Catat Rekor 13 Kali Berturut-turut dari BPK RI |
|
|---|
| Rakor Produk Hukum, Longki Djanggola Minta Daerah Bentuk Regulasi Tanpa Tumpang Tindih |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Longki-dan-Anwar-Hafid-di-Rakor-Produk-Hukum-2026.jpg)
|
|---|
KOMENTAR
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/dya78td78ad78adajpggg.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/0ad-0a-0d-90aajpggsgs.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/d-u90a-ud90a-u90aadjpgggg.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/d7ua90-ya890d8yadajpggg.jpg)