RUU Cipta Kerja

Index A-Z

RUU Cipta Kerja Disahkan DPR RI, Fadli Zon: ''Salah Diagnosa Bisa Salah Resep''

Politisi Partai Gerindra ikut menyoroti pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Selasa, 6 Oktober 2020
Sekjen MUI Kecewa UU Cipta Kerja Disahkan: UU Ini Membela Kepentingan Pemilik Modal

Sekjen MUI menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR lantaran tetap mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah masifnya penolakan masyarakat.

Selasa, 6 Oktober 2020
Unjuk Rasa Omnibus Law Cipta Kerja Dilarang, Politikus PKS: Pilkada Boleh, Ini Anomali Demokrasi

Nasir Djamil mengatakan tidak boleh ada pelarangan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat .

Selasa, 6 Oktober 2020
Demokrat Tolak RUU Ciptaker, AHY: Maaf Kami Belum Cukup Suara untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selasa, 6 Oktober 2020
Omnibus Law UU Cipta Kerja Dinilai Rugikan Buruh, Ada Tujuh Poin yang Jadi Sorotan

Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Selasa, 6 Oktober 2020
Omnibus Law Cipta Kerja Resmi Disahkan, Pemerintah Jamin Cuti Haid dan Hamil Tidak Dihilangkan

Airlangga Hartarto pun menjamin RUU Cipta Kerja tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Senin, 5 Oktober 2020
DPR Resmi Mengesahkan "Omnibus Law" Undang-Undang Cipta Kerja

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Senin, 5 Oktober 2020
Walk Out dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja, Demokrat: Pembahasan Terlalu Buru-buru

Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Senin, 5 Oktober 2020
Nasib Pekerja Jika RUU Cipta Kerja Disahkan: Kontrak Kerja Bisa Seumur Hidup, Perlindungan Menurun

Yang menjadi polemik di Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah kontrak kerja yang dapat diberlakukan seumur hidup.

Senin, 5 Oktober 2020
RUU Cipta Kerja akan Disahkan, DPR Disebut Bukan Wakil Rakyat, Melainkan Wakil Pengusaha

Proses RUU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi dan diskriminatif karena hanya melibatkan kelompok pengusaha, mengabaikan warga.

Senin, 5 Oktober 2020
Sebab PKS dan Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja: Tak Ada Urgensi, Berpotensi Merusak Lingkungan Hidup

Dari sembilan fraksi, sebanyak tujuh fraksi menerima RUU Cipta Kerja dan dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja.

Senin, 5 Oktober 2020
Baleg DPR Segera Sahkan RUU Cipta Kerja, KSPI Siap Gelar Mogok Nasional

Menurut Firman, semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi yang sangat alot sudah secara bulat menyepakati klaster ketenagakerjaan

Selasa, 29 September 2020
Diciduk Bawa Bom Molotov, Polisi Amankan Sejumlah Peserta Aksi Unjuk Rasa RUU Cipta Kerja di DPR

"Memang mau rusuh. Bahkan ada bendera anarko dibawa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya

Jumat, 14 Agustus 2020
Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja, KSP: Kami Tidak Ada Anggaran Itu

"Saya kira wajar saja kalau banyak artis mendukung program pemerintah. Apalagi itu program yang baik," ucap Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian.

Jumat, 14 Agustus 2020
Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Ditunda, Tiga Partai Besar di Indonesia Setuju

Pembahasan Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, ditunda.

Sabtu, 25 April 2020
Pemerintah Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, Fadli Zon: Langkah Tepat

Fadli Zon mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jumat, 24 April 2020
Pemerintah Diminta Tunda Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Covid-19

Menurut Rimawan, menyelamatkan nyawa manusia dari Covid-19 lebih penting daripada membahas RUU Cipta Kerja.

Kamis, 9 April 2020
Tanggapi Cacat Omnibus Law, Rocky Gerung: RUU Cipta Kerja Memang Mencelakakan Buruh

Pengamat politik Rocky Gerung buka suara soal rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat Omnibus Law.

Senin, 9 Maret 2020
Draft RUU Cipta Kerja Tuai Banyak Penolakan, Gerindra: Sebaiknya Ditarik Kembali

Seharusnya pemerintah membuka diri dalam penyusunan draft RUU tersebut, karena masukan-masukan dari pihak terkait wajib dipertimbangkan.

Rabu, 4 Maret 2020
Peneliti LIPI Sebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja Jelas-jelas Rugikan Kaum Buruh

LIPI menyebut isi omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja.

Sabtu, 29 Februari 2020

⟨1 2

Berita Terkini

Ketua-DPRD-Parigi-Moutong-Alfres-Masboy-Tonggiroh-menegaskan-ds.jpg

Banyak Anggota DPRD Parigi Moutong Absen di Paripurna, Ketua DPRD Alfres: Saya Sangat Prihatin

4 jam lalu

Gelombang Tinggi, Rumah Warga Bunta Banggai Diterjang Banjir Rob

4 jam lalu

Beradu Mulut di Medsos, 5 Pelaku Keroyok Perempuan di Kompleks Kelapa Dua Banggai

4 jam lalu

26 Anggota DPRD Parigi Moutong Tak Berkantor saat Paripurna, Yushar: Bikin Malu Saja

5 jam lalu

Dinas PMDP3A Morowali Berikan Pendampingan Psikologis untuk Korban Pelecehan Asal Menui

5 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

RUU Cipta Kerja

Politisi Partai Gerindra ikut menyoroti pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sekjen MUI menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR lantaran tetap mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah masifnya penolakan masyarakat.

Nasir Djamil mengatakan tidak boleh ada pelarangan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat .

Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Airlangga Hartarto pun menjamin RUU Cipta Kerja tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Yang menjadi polemik di Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah kontrak kerja yang dapat diberlakukan seumur hidup.

Proses RUU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi dan diskriminatif karena hanya melibatkan kelompok pengusaha, mengabaikan warga.

Dari sembilan fraksi, sebanyak tujuh fraksi menerima RUU Cipta Kerja dan dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja.

Menurut Firman, semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi yang sangat alot sudah secara bulat menyepakati klaster ketenagakerjaan

"Memang mau rusuh. Bahkan ada bendera anarko dibawa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya

"Saya kira wajar saja kalau banyak artis mendukung program pemerintah. Apalagi itu program yang baik," ucap Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian.

Pembahasan Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, ditunda.

Fadli Zon mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut Rimawan, menyelamatkan nyawa manusia dari Covid-19 lebih penting daripada membahas RUU Cipta Kerja.

Pengamat politik Rocky Gerung buka suara soal rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat Omnibus Law.

Seharusnya pemerintah membuka diri dalam penyusunan draft RUU tersebut, karena masukan-masukan dari pihak terkait wajib dipertimbangkan.

LIPI menyebut isi omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved