Breaking News:

Upah Minimum 2021

Ada 25 Provinsi Sepakat Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Kemnaker: Ditetapkan dan Diumumkan 31 Oktober

Bertambah 7 provinsi, kini ada 25 provinsi yang sepakat tak naikkan upah minimum tahun 2021, Kemnaker tunggu keputusan 9 provinsi lain hingga besok.

TribunTimur.com
Ilustrasi - Bertambah 7 provinsi, kini ada 25 provinsi yang sepakat tak naikkan upah minimum tahun 2021, Kemnaker tunggu keputusan 9 provinsi lain hingga besok. 

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengirimkan surat edaran kepada gubernur di 34 provinsi Indonesia terkait penetapan upah minimum 2021.

Sebelumnya, ada 18 provinsi yang sudah menggelar sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah minimum tahun depan.

Hasilnya, 18 provinsi tersebut sepakat akan melaksanakan surat edaran Menaker nomor M/11/HK/04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Itu artinya, upah minimum di provinsi itu tidak naik pada tahun depan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Terkait dengan upah minimum provinsi, sampai tadi malam (red: Selasa) sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," ujar Ida Fauziyah, Rabu (28/10/2020).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Tribunnews.com/Herudin)

Baca juga: Daftar 18 Provinsi yang Sudah Memutuskan Tak Menaikkan Upah Minimum Tahun 2021

Selang dua hari, jumlah provinsi yang sepakat tak menaikkan upah minimum 2021 bertambah tujuh wilayah.

Kemnaker melaporkan, hingga saat ini sudah terdapat 25 provinsi yang siap melaksanakan surat edaran tersebut.

Melalui surat edaran tersebut, ada tiga poin yang diminta Kemnaker untuk para gubernur.

Yakni, melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved