Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Jhoni Allen Tuding AD/ART Demokrat Cacat Hukum, Jansen Sitindaon Tak Terima: Jangan Berimajinasi

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Jhoni Allen menuding AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono cacat hukum.

Penulis: Haqir Muhakir | Editor: Muh Ruliansyah
handover/tvOneNews
Jhoni Allen dan Jansen Sitindaon 

TRIBUNPALU.COM - Sekjen Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Jhoni Allen menuding AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono cacat hukum.

Menurutnya banyak aturan yang dirancang tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang partai politik.

"Bayangkan, pasal 17 kewenangan majelis tinggi mengangkat mahkamah dan memberhentikan mahkamah partai. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang partai politik," kata Jhoni Allen dilansir dari chanel YouTube tvOneNews, Rabu (17/3/2021).

Selain itu Jhoni Allen juga menuding dalam AD/ART Partai Demokrat, ketua umum diberikan kewenangan yang melewati batas.

Fahri Hamzah Duga Pemicu Munculnya Isu Jokowi 3 Periode, Nilai Tak Datang dari Presiden: Cari Muka

Ini Alasan Wali Kota Hadianto Tak Pernah Libatkan Istrinya dalam Urusan Politik

HARI INI Sidang Perdana Jhonni Allen Marbun kepada AHY Digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Contoh yang disebutkan Jhoni Allen adalah ketua umum bisa mengangkat dan memberhentikan dewan pimpinan daerah dan cabang.

"Yang paling lagi hebat adalah ketua umum bukan dewan pimpinan pusat, ketua umum mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus pusat. Pasal 17 ayat 2 dan seterusnya, ketua umum mengangkat dan memberhentikan dewan pimpinan daerah. Ayat berikutnya mengangkat dan memberhentikan dewan pimpinan cabang," ungkapnya.

Puncaknya, Jhoni Allen menyebut adanya keanehan dalam AD/ART yaitu tiap-tiap calon ketum pada kongres atau KLB harus mendapat persetujuan dari ketua umum.

"Calon ketua umum pada kongres atau kongres luar biasa pasal 17 ayat 6f harus persetujuan ketua umum. Artinya apa? semua ayat dan pasal ini baik di anggaran dasar/anggaran rumah tangga menabrak undang-undang dasar 1945 dalam proses berdemokrasi. Menabrak undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2008 yang juga diperbarui ditambah dengan nomor 2 tahun 2011," jelasnya.

Baca juga: Polemik Tambang Ilegal di Parimo, Jatam Sulteng Sarankan Pemerintah Lakukan Hal Ini

Baca juga: Di Persidangan Terungkap Rizieq Shihab dan Istrinya Positif Covid-19 saat Dirawat di RS UMMI, Bogor

Baca juga: Kronologi Penemuan Anak 10 Tahun Menderita Lumpuh Layu yang Diduga Ditelantarkan Orangtuanya

Mendengar semua tudingan Jhoni Allen, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon tak terima.

Menurutnya, anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Demokrat saat ini sudah memiliki asas hukum yang jelas.

"Ungkapan bang Jhoni Allen ini menyatakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini bertentangan dengan undang-undang, jadi begini anggaran dasar yang sekarang sedang berlaku, sebagaimana kemudian disampaikan pak Mahfud MD, itu adalah anggaran dasar Partai Demokrat hasil kongres 2020 yang disahkan itu menggunakan surat keputusan MHH 09 tanggal 18 Mei 2020. Jadi ada asas," katanya.

Jansen Sitindaon pun meminta agar kubu KLB Moeldoko tidak berimajinasi dengan tudingan-tudingan AD/ART yang menabrak undang-undang

"Jadi menurut saya, jangan kita berinsinuasi begitu lah, berimajinasi 'ini bertentangan dengan undang-undang partai politik'. Ada tidak putusan pengadilan administrasi yang membatalkan SK Kumham itu," tegasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved