Hendak Kirim Bantuan, Menteri Risma Dilarang Datang ke Papua
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan jika dirinya tidak diizinkan untuk datang ke Kabupaten Puncak, Papua.
TRIBUNPALU.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan jika dirinya tidak diizinkan untuk datang ke Kabupaten Puncak, Papua.
Niat kedatangan mantan Wali Kota Surabaya ini hendak mengirimkan bantuan.
Larangan tersebut dikarenakan kondisi di Papua hingga saat ini belum juga kondusif.
Pengakuan itu dilontarkan Risma saat ditemui wartawan Kompas.com di Royal Plaza Surabaya, Sabtu (17/4/2021).
Baca juga: Kekejian KKB Papua Terungkap, Gadis-gadis Desa Dinodai, Pendeta di Beoga: Kampung Kami Jadi Hitam
Baca juga: Kronologi Siswa SMA Ditembak Mati Oleh KKB Papua,Korban Sempat Diminta Seseorang untuk Belikan Rokok
Baca juga: Kondisi Mencekam Distrik Beoga, Stok Makanan Menipis Akibat KKB Papua Sering Tembaki Pesawat

Berdasarkan penjadwalan, Risma akan berkunjung ke Papua hari ini, Senin (19/4/2021).
"Sebetulnya Senin aku (mau) ke sana (Papua), tapi kemarin dilarang. Jadi kita kirim bantuan dulu supaya bisa digunakan oleh para pengungsi," ucapnya.
Meskipun tidak diperbolehkan berkunjung ke Papua secara langsung, ia tetap mengirimkan bantuan kepada warga yang mengungsi akibat Kekejaman Kriminal Bersenjata (KKB).
Tak hanya bantuan, Menteri Risma juga akan memberikan santunan kepad keluarga korban.
Baca juga: Bahkan Sekedar Sembunyi KKB Papua Tak Akan Bisa, Penyebabnya karena Taktik Satgas Nemangkawi
Baca juga: Fakta-fakta Penembakan 2 Guru oleh KKB Papua: Kronologi Lengkap hingga 3 Sekolah Juga Dibakar
Baca juga: KKB Papua Pimpinan Sabinus Waker Tembak Mati Guru SD, Bakar Tiga Sekolah dan Rumah Guru
Lantaran dilarang pergi ke Papua, Risma menjadwalkan dirinya akan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa (20/4/2021) guna menyalurkan santunan bagi keluarga korban KKB.
Selain untuk korban KKB, Risma juga memberikan santunan tersebut kepada korban Bom Gereja Katredal Makassar.
Kecaman untuk Aksi KKB Papua
Satu pekan ini, warga papua dihantui dengan hadirnya KKB di Kabupaten Puncak, Papua.
Aksi teror tersebut menimbulkan korban jiwa dan materi yang tak sedikit.
Bahkan sebagian masyarakatnya memilih meninggalkan kabupaten tersebut dan mengamankan keluarganya di Kota Mimika.
Baca juga: KKB Papua Sudah Tidak Murni, Tokoh Perempuan: Sarana Kepentingan Politik oleh Sejumlah Orang
Baca juga: KKB Papua Tak Bisa Lagi Dekati Perkotaan, Semakin Terjepit Akibat Taktik Cerdik Satgas Nemangkawi

Menanggapi aksi KKB ini, aktivis West Papua National Authority (WPNA) wilayah Domberai, Markus Yenu mengatakan ketidaksepahamannya dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB.