Bantah Pendapat Ahli JPU, Mantan Kepala Pelabuhan Bunta Hadirkan Ahli dan Saksi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka Dean Granovic berlanjut dengan agenda menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terdakwa, Selasa (10/1/2023).

Saksi yang dihadirkan adalah Mohammad Janur sebagai Saksi a de charge atau saksi yang meringankan dan Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Untad Zubair.

Terdakwa Dean Granovic merupakan mantan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bunta saat persidangan didampingi keempat Penasehat Hukumnya seperti Jabar Anurantha D Jaafara, Yuyun, Mohamad Akbar, dan Afdil Fitri Yadi.

Jabar Anurantha D Jaafara selaku Penasehat Hukum Dean Granovic mengatakan alasannya menghadirkan ahli pidana dalam persidangan kali ini sebab terkait dengan dakwaan jaksa kepada terdakwa Dean Granovic. 

Kata Jabar, alasan hadirnya ahli pidana dari Fakultas Hukum Untad kali ini pendapatnya untuk menjadi Ahli pembanding yang sebelumnya Ahli oleh Jaksa Penuntut Umum sudah hadir pada persidangan sebelumnya. 

"Pada persidangan sebelumnya di mana ahli pidana dari JPU tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum Dean, Maka dari itu kami menghadirkan Ahli dengan tujuan Pembanding," kata Jabar, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Mantan Kepala Pelabuhan Bunta Terjerat Kasus Tindak Pidana Korupsi, Ini 3 Dakwaaan Dituduhkan

Ia menjelaskan, dalam dakwaan pertama disebutkan terdakwa Dean Granovic didakwa dengan pasal 12 e yaitu adanya tindak pidana pemerasan. 

Dalam dakwaan pertama, bahwa di dalam pasal 12e pemerasan itu ada 2 unsur yaitu unsur dari orang dan perbuatannya.

“Jadi Ahli Dr. Zubair menerangkan dalam persidangan adalah suatu pemerasan yang ada di pasal 12e itu harus ada niat awal yaitu pemaksaan,ancaman dan diminta. Dalam kategori meminta itu juga tidak bisa di kategorikan pemerasan apabila tidak di sertai upaya yang bersifat mangancam atau memaksa," ujar Jabar. 

Kata Penasehat Hukum Dean, Terkait kasus yang di dakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil keterangan fakta persidangan sebelumnya bahwa saksi PT AMS diantaranya Nispu, Heldi dan Djhoni menyatakan tidak pernah diperas, diancam serta diminta. 

"Hanya dasar kekhawatiran yang seharusnya tidak perlu dilakukan sehingga berawal dari kekhawatiran itu niat atau perbuatan sudah unsur-unsur yang ada di pasal 12e itu tidak terpenuhi," sebut Jabar.

Selanjutnya terkait dakwaan kedua tentang Gratifikasi atau suap juga dijelaskan Ahli Pidana Zubair.

"Kami mempertegas apakah pemberian oleh seseorang kepada pegawai yang dibungkus dengan pinjam meminjam adalah Gratifikasi," kata Penasehat Hukum Dean Granovic itu.

"Keterangan ahli dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Tipikor, pinjaman itu juga bisa masuk katogori gratifikasi akan tetapi pinjaman tanpa bunga itu adalah Gratifikasi sedangkan pinjaman dengan bunga tidak boleh dikatakan sebagai Gratifikasi karena di sahkan Undang-Undang," tambah Jabar menjelaskan. 

Pria kerap disapa Anta itu menyebut, terkait dakwaan kasus dugaan Gratifikasi bermula saat uang diberikan Saksi Soehartono atas dasar meminjam untuk kebutuhan anaknya masuk Akpol dan kebutuhan keluarga.  

"Dalam pinjaman itu, Dean dengan Saksi Soehartono ini diberikan itu ada bunga walaupun memiliki hubungan pertemanan," kata Jabar.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2022: Kejari Touna Tangani 5 Perkara Tipikor Dana Desa dan 88 Pidana Umum

Soehartono merupakan Direktur PT Fortino Artha Sejahtera alias PT FAS dan Investor PT Aneka Nusantara Internasional atau PT ANI.

"Jadi Soehartono dan Dean tidak ada memiliki hubungan kerja hanya sebatas pertemanan," sebutnya.

Kemudian Penasehat Hukum Dean itu menuturkan, hadirnya Ahli pidana Dr. Zubair untuk membantah pendapat Ahli yang sebelumnya dihadirkan JPU.

"Dakwaan ketiga tentang TPPU, kita hadirkan Ahli untuk membantah keterangan Ahli sebelumnya dari Jaksa. Keterangan ahli sebelumnya kita coba ulas dan explore dengan pertanyaan namun tak dijawab. makanya kita kepikiran untuk hadirkan ahli pembanding biar imbang ini," tuturnya.

Dalam persidangan tersebut, Ahli Hukum Pidana Dr Zubair memberikan pendapat bahwa Aset-aset yang dapat disita dalam satu tindak pidana pencucian uang apa saja. 

Kata Ahli, semua benda yang dianggap oleh jaksa berkaitan dengan tindak perkara itu bisa disita akan tetapi dilihat perolehan.

"Mengutip pendapat ahli, dapat kita lihat bahwa barang yang disita oleh negara untuk menutupi kerugian negara walau pun bukan hasil dari kejahatan. Maka dari itu ada yang namanya Pembuktian terbalik yang diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2001," jelas Jabar.

Sementara itu anggota Penasehat Hukum Dean Granovic bernama Afdil Fitri Yadi mengatakan, Hadirnya saksi Muhammad Janur untuk memberikan keterangan terkait adanya mobil milik Terdakwa yang disita JPU.

"Terkait kasus Dean keterangan saksi a de charge Muhammad Janur bahwa yang di sita oleh JPU salah satunya mobil Daihatsu Terios warna putih yang dibeli pada tahun 2012 dan dibalik nama tahun 2013. Mobil itu dibeli di Kalimantan atas perantara saksi, Saat itu Dean hanya sebagai staf di Pantoloan dan diangkat menjadi Syahbandar Bunta bunta tahun 2020," ujar Afdil. 

Baca juga: Sidang Tipikor, Kepala Desa Enu Donggala Pakai Dana Desa untuk Pernikahan Anak

Afdil menjelaskan, perolehan aset yang dimiliki terdakwa Dean bukan dari hasil tindak kejahatan dan dapat dikatakan perolehan yang halal. 

"Maka dari aset yang disita tersebut secara unsur tidak terpenuh dan harus dikembalikan," tutur Afdil Fitri Yadi.

Ia pun berharap, Majelis Hakim nantinya dapat memutuska perkara kasus ini dengan adil dan terbuka.

"Maka dari itu Penasehat hukum berharap Majelis hakim memutuskan perkara ini khususnya di pengadilan Negeri Kelas 1 Palu, berdasarkan sesuai fakta persidangan serta keyakinan hati nurani. Yang dimana Majelis Hakim didunia adalah wakil tuhan," sebut Afdil.

Diketahui Persidangan itu bertempat di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.(*)