Sulteng Hari Ini

Perusahaan Tambang di Morut Diduga Tak Transparan Gunakan Sumber Air, Safri Minta Gubernur Tegas

Safri menegaskan, Pemprov Sulteng tidak boleh tergiur investasi dengan mengorbankan sektor pertanian. 

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
HANDOVER
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mendesak Gubernur Anwar Hafid segera merespons dan menanggapi cepat penderitaan yang dialami oleh para petani di Morowali Utara. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mendesak Gubernur Anwar Hafid segera merespons dan menanggapi cepat penderitaan yang dialami oleh para petani di Morowali Utara.

Safri menyebut, sekitar 240 hektar sawah petani terendam akibat pendangkalan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lampi yang diduga dipicu aktivitas PT Stardust Estate Investment (SEI).

"Gubernur harus cepat menanggapi kesulitan para petani kita di Morut. Sampai kapan mereka harus menderita dan menanggung kerugian akibat ulah PT SEI," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga: PMII Sulteng Desak Presiden Copot Kapolri Usai Insiden Ojol Tewas Tertabrak Rantis Brimob

Menurut Safri, kerugian petani yang mencapai Rp3,8 miliar yang diungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Morowali Utara, Alexander bukan jumlah yang kecil.

"Kerugian petani yang mencapai miliaran bukan jumlah yang kecil. Ini berdampak besar pada ekonomi dan mengancam sektor pertanian secara keseluruhan," ucapnya. 

Sekretaris Komisi III ini juga meminta Gubernur Sulteng untuk menghentikan dan tidak menerbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) terkait izin penimbunan atau pengalihan alur sungai untuk PT SEI. 

Baca juga: BGTK Sulteng Tegaskan Komitmen Siapkan Guru Adaptif dan Inklusif Lewat PPG

"Untuk apa Rekomtek terbit jika mereka tidak patuh terhadap aturan. Penimbunan atau pengalihan alur sungai berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan," beber Safri.

Safri menegaskan, Pemprov Sulteng tidak boleh tergiur investasi dengan mengorbankan sektor pertanian. 

Menurutnya, pemerintah justru harus menyelamatkan produktivitas persawahan yang kian menurun akibat alih fungsi lahan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.

"Pemprov Sulteng harus mendukung produktivitas petani, bukan malah merugikannya. Ini penting agar petani dapat terus berproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Lapas-Rutan Palu Dirazia Tim Gabungan, Barang Terlarang Jadi Target Utama

Safri juga menyinggung soal pembayaran pajak air permukaan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved