Pemilu 2024 Sulteng

Ketua Bawaslu Sebut Hasil Indeks Kerawanan Pemilu di Sulteng Posisi Keempat

Bawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Potensi Kerawanan Netralitas Penyelenggara Pemilu T

Penulis: Moh Salam | Editor: Haqir Muhakir
salam
Bawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Potensi Kerawanan Netralitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Bawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Potensi Kerawanan Netralitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Sosialisasi itu berlokasi di Hotel Santika Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (25/1/2023).

Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin mengatakan, pihaknya sosialisasi kali ini bertujuan memetakan potensi Kerawanan di Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kabupaten/Kota.

"Jadi kami melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan," ujar Jamrin, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Program Kaledo Disdukcapil Palu Mudahkan Pelajar, Lansia dan Penyandang Disabilitas Rekam e-KTP

Pria kelahiran 27 Oktober 1968 itu menyebutkan, Indeks Kerawanan Pemilu alias IKP di Provinsi Sulawesi Tengah tertinggi berada di posisi ke empat untuk dimensi penyelenggaraan pemilu.

Kata Jamrin, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil secara profesional ditujukan untuk mengukur seperti Hak Pilih, Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi Keberatan Pemilu dan Pengawasan Pemilu.

"Jadi Subsubdimensi Penyelenggara Pemilu itu antara di hak pilih seperti Akurasi data pemilih. Untuk pelaksanaan Pemungutan suara ada ketersediaan logistik, akses, proses Pemungutan suara, penghitungan suara, Rekapitulasi suara dan penetapan hasil," kata Jamrin.

Menurut Ketua Bawaslu Sulteng itu, adanya Ajudikasi Keberatan Pemilu seperti Pemilu tanpa ajudikasi keberatan dan relevansi putusan MK.

"Untuk Ajudikasi Keberatan Pemilu di Sulteng adanya gugatan terhadap hasil pemili oleh caleg di Internal Partai, gugatan hasil pemilu di MK, dan peran lembaga ajukasi tidak efektif dan tidak efesien," tuturnya.

Sementara Pengawasan pemilu seperti tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu, tidak adanya pemantau pemilu, temuan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan penerusan laporan dugaan pelanggaran pidana tidak ditindaklanjuti.

Hadir dalam Sosialisasi antara lain KPU dan Bawaslu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Pihak Kepolisian dan Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved