Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Sulteng Gandeng LS-ADI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) meneken Nota Kesepahaman, Rabu (25/1/2023). 

Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan langkah kolaborasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman berlangsung di Aula Hotel Santika Palu, Jl Moh Hatta No 18, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin dan Ketua Umum PB LS-ADI diwakili Sekretaris Jenderal PB LS-ADI Asriadi R Sunuh.

Dengan Nota Kesepahaman itu, Bawaslu dan LS-ADI  sepakat menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi LS-ADI sebagai mitra dalam pengawasan pemilu serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pengawasan pemilu/pemilihan.

Baca juga: Ketua Bawaslu Sebut Hasil Indeks Kerawanan Pemilu di Sulteng Posisi Keempat

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pendidikan pengawasan partisipatif dan pengawasan bersama dalam pemilu/pemilihan dalam bentuk sosialisasi bersama terkait kepemiluan, berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan yang berintegritas, penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM dan pengawasan terhadap tahapan pemilu/pemilihan.

Sekretaris Jenderal PB LS-ADI Asriadi R Sunuh menyatakan, dengan terjalinnya kolaborasi tersebut akan lebih memberikan spirit lebih kepada LS-ADI dalam menjalankan program kerja kepengurusan dalam mengawal pesta demokrasi 2024.

“Saat ini memang LS-ADI sedang berkonsentrasi pada program Konsolidasi LS-ADI Kawal Pesta Demokrasi. Ini merupakan program yang kami fokuskan pada setiap perhelatan pesta demokrasi,” tutur Asriadi R Sunuh.

Selain merujuk pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, Asriadi mengaku sudah punya pemetaan-pemetaan sendiri terkait potensi pelanggaran melihat dinamika yang terjadi saat ini dan berkaca pada pemilu/pilkada sebelumnya.

“Dengan terjalinnya kerjasama ini menjadi tambahan spirit bagi kami dalam menjalankan program kerja tersebut, sehingga kami siap kawal ketat pesta demokrasi 2024,” tutur Asriadi.

Baca juga: Uji Publik Alokasi Kursi Anggota DPRD, Bawaslu Minta Banggai Berpisah Dapil dari Bangkep & Balut

Menurut Asriadi, Bawaslu sebagai wasit pemilu juga perlu diawasi, sebab berdasarkan data begitu banyak pelanggaran khususnya berkaitan dengan kode etik yang terjadi pada penyelenggara.

Jika melihat pelanggaran di setiap kontestasi demokrasi, pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran berulang.

“Artinya, wasit kalah kuat. Sehingga kolaborasi ini akan menjadikan wasit menjadi lebih kuat, dan slogan bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu bisa terwujud,”tuturnya.(*)