Alissa Wahid Tak Setuju Kasus Dugaan Korupsi Dipakai Jegal Cak Imin dalam Pilpres 2024: Itu Bahaya

TRIBUNPALU.COM - Begini respon Putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, soal kasus dugaan Korupsi yang menyeret nama Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

Rupanya Alissa Wahid tidak setuju jika kasus Korupsi yang menyeret nama Cak Imin digunakan sebagai senjata politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui kasus Korupsi yang melibatkan Cak Imin kembali mencuat setelah deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Sebelumnya Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY periode kedua tepatnya tahun 2009 hingga 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka membuka peluang untuk memeriksa Cak Imin terkait dugaan Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012, saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hubungan antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin dikenal tidak baik karena isu kudeta terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Cak Imin.

Meskipun begitu, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa menggunakan kasus Korupsi untuk menjegal lawan politik dianggapnya sebagai tindakan yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa," tulis Alissa Wahid di akun Twitternya pada Minggu (3/9/2023).

Alissa juga menegaskan bahwa pandangan ini tidak hanya berlaku untuk kasus Cak Imin, tetapi juga untuk semua kasus Korupsi.

Menurutnya, menggunakan kasus Korupsi sebagai senjata politik sama saja dengan mengorbankan prinsip hukum dan keadilan demi kepentingan politik sesaat.

Alissa Wahid berharap bahwa isu ini tidak benar dan tidak akan terjadi di masa depan.

Dia mengajak semua pihak untuk tetap bersikap adil, memikirkan kebaikan Indonesia, dan mengesampingkan dendam politik.

Alissa juga menekankan bahwa tidak ada yang boleh menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan.

Kasus Korupsi yang menyeret nama Cak Imin menjadi sorotan publik setelah Cak Imin diumumkan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Meski demikian, kedua calon tersebut menghadapi tantangan politik dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal.

Dalam menghadapi dinamika politik tersebut, Alissa Wahid dan Anies Baswedan menekankan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara.

Respon Anies KPK bakal panggil Cak Imin

Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut dugaan Korupsi pengadaan software pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012, di era Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dijabat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin diketahui adalah Ketum PKB yang baru saja dideklarasikan menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Insya Allah semua lancar," kata Anies Baswedan saat hadir dalam Acara PKS Menyapa Bersama Anies Baswedan di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023).

Belakangan KPK mengusut dugaan Korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI terjadi pada 2012.

Cak Imin merupakan Menteri Tenaga Kerja periode tersebut.

Kehadiran Anies di Medan bersama PKS di Sumut sebagai langkah pemenangan dirinya sebagai presiden. 

Pada kegiatan itu Anies  tampak mengenakan Tanjak Melayu di kepala, berjaket putih berlambang PKS dengan kaos berkerah berwarna oranye.

Dia hadir didampingi Sekretaris DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi  dan sejumlah pengurus PKS Sumut. 

Sebelum memulai pidato Anies disambut teriakan oleh para kader PKS yang sudah hadir sejak pagi.

Mereka lalu beryel yel melantunkan kemenangan. 

"PKS menang, PKS menang, Anies Presiden, PKS menang PKS menang Anies Presiden," teriak ribuan kader PKS. 

Anies lalu bertanya kepada ribuan peserta. 

"Apa partainya," kata Anies. "Siapa presidennya," lanjutnya. 

Memulai pidatonya, Anies meyakinkan jika koalisi perubahan untuk persatuan akan terus bersama sama membawa manfaat bagi Indonesia ke depan. 

"Hari ini kita berkumpul bersama sama untuk membawa perubahan, perubahan yang lebih baik untuk Indonesia kedepan. Dan yakinlah kita yang ada di sini adalah orang yang membawa perubahan itu," tutur Anies.

Sebelumnya Cak Imin juga merespon KPK yang akan mengusut dugaan Korupsi di Kemnaker saat dirinya menjabat.

Menurutnya hal itu adalah upaya penjegalan melalui dugaan kasus hukum setelah resmi berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Cak Imin mengatakan tantangan dalam pemilu bukan hanya berasal dari internal, melainkan juga dari eksternal.

"Pemilu bukan hanya tantangan internal. Eksternal banyak," kata Cak Imin, Sabtu.

Meski demikian, Cak Imin menegaskan dinamika politik seperti demikian merupakan bagian yang mewarnai perjuangan politiknya selama ini.

"Tetap semangat dan optimis. Aman," ujarnya.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengusut dugaan Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012, saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai menteri.

Perkara itu terkait pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri.

Pengusutan perkara dugaan Korupsi itu dilakukan tak lama usai koalisi perubahan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

"Di Kemnakertrans itu tempus-nya tahun 2012, perkaranya tersebut salah satu tersangkanya saudara RU [Reyna Usman] memang waktu itu Dirjen di sana pada 2012," ujar Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/9).

"Kalau untuk mencari siapa menterinya tinggal di-search di google tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri," sambung Asep.

Asep mengungkap pihaknya membuka kemungkinan memeriksa pejabat Kemnakertrans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita mintai keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai secara sepihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan," jelasnya.

Lembaga antirasuah telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, namun belum mengumumkannya ke publik.

Hal itu sejalan dengan kebijakan pimpinan KPK Firli Bahuri Cs yang baru mengumumkan identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Dalam kasus ini, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Pada proses penyidikan berjalan, KPK juga telah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo, pekan ini.

"Dugaan Korupsi ini terkait dengan Pasal 2 atau Pasal 3 [UU Tipikor] yang terkait dengan kerugian keuangan negara sehingga butuh waktu termasuk untuk menghitung kerugian keuangan negaranya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

(*/ TribunPalu.com / Tribunnews.com / Tribun Medan )