Langgar Aturan Partai, TB Hasanuddin Minta PDIP Segera Pecat Gibran

TRIBUNPALU.COM - Wali Koto Solo, Gibran Rakabuming dinilai telah melanggar aturan sebagai kader PDI Perjuangan atau PDIP.

Oleh karena itu, desakan agar Gibran segera dipecat PDIP terus bermunculan.

Salah satunya datang dari politisi senior PDIP, TB Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, hal ini sesuai dengan AD/ART partai mengingat berbagai manuver yang dilakukan putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Saya menilai bahwa pemecatan Gibran ini harus segera dilakukan agar partai tetap menegakkan disiplin," kata Hasanuddin dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (26/11/2023).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, apa yang dilakukan Gibran adalah pelanggaran berat kode etik dan disiplin anggota partai.

Sehingga harus dilakukan tindakan tegas karena aturan harus diterapkan tanpa pilih bulu.

Ada pun kini Gibran maju dalam bursa Pilpres 2024 menjadi calon wakil presiden dari kontestan lain.

Sementara itu PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres.

Lebih jauh Hasanuddin juga mengatakan banyak kader PDI Perjuangan yang dipecat karena kasus pelanggaran disiplin.

"Tentu ini akan menjadi pertanyaan oleh banyak kader bila penegakan disiplin dilakukan secara tebang pilih. Lagipula sebagai kader yang baru 2 tahun bergabung dengan PDI Perjuangan ia belum banyak berjasa dan berkontribusi untuk kebesaran partai," tandas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang-Majalengka-Subang) ini.

Untuk diketahui, Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran mendapat nomor urut 2.

Sementara pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) mendapat nomor urut 1, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3 di pilpres 2024.

Menggantungnya Status Gibran Dinilai Untungkan PDIP, Pengamat: Akan Berlangsung Sampai Akhir Pemilu

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai menggantungnya status Gibran Rakabuming di PDIP akan berlangsung hingga akhir pemilu 2024.