Saling Sindir Soal Opisisi, Prabowo Ungkit Pilgub DKI, Anies Singgung Kekuasaan untuk Bisnis

TRIBUNPALU.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saling sindir dalam debat Pilpres 2024.

Keduanya saling sindir soal oposisi dalam pemerintahan.

Saling sindir bermula saat Anies menyinggung oposisi yang melemah di era Presiden Joko Widodo.

Di mana, pada saat debat capres yang digelar pada Selasa (12/12/2023) malam kemarin, Anies menyindir Prabowo yang berpindah dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

"Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat, sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi," kata Anies dalam debat di KPU RI, Selasa.

"Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tutur Anies.

Padahal, menurut Anies, kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Anies pun menyinggung mengenai menurunnya kualitas demokrasi terkait berkurangnya kebebasan berbicara dan melemahnya oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah, selain proses Pemilu yang bebas dan adil.

"Sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah Pemilu diselenggarakan dengan netral, jujur, dan adil."

"Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan terhadap partai politik," ujar Anies.

Anies pun menegaskan, dalam hal ini, perlunya peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan untuk negara.

"Salah satu masalah mendasar, partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalan proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar."

"Ada transparansi sehingga rakyat melihat bahwa ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perlu reform pembiayaan politik oleh partai politik," tutupnya.

Ke depannya, Anies menyatakan ingin memperbaiki proses demokrasi di Indonesia dengan membuat partai oposisi berkualitas jika dirinya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, argumen Anies soal hal tersebut juga ditanggapi oleh Prabowo dengan membahas kembali era Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.