Habiskan Miliaran Rupiah, Sub Kontraktor Tagih Tunggakan Proyek UNDP-Petra di Sulteng

Dalam pertemuan itu, Sub kontraktor diminta melengkapi peralatan sebelum pekerjaan dimulai.

Sub Kontraktor pun mengamini permintaan itu dan memesan seluruh kebutuhan untuk pembangunan proyek.

Pada progres kurang lebih 20 persen, Vandy cs menagih pembayaran, sebagaimana hasil rapat mingguan.

"Kami diminta UNDP dan PT Istaka untuk segera mempersiapkan administrasi penagihan. Namun pembayaran itu tak kunjung ada," ucap Vandy.

“Mereka menjanjikan kami pembayaran saat progres mencapai 20 persen. Makanya kami kebut pekerjaan itu. Termasuk pengadaan kebutuhan pembangunan sudah kami stok jauh hari,” katanya menambahkan.

“Ada banyak alasan dan janji dari oknum UNDP kepada sub kontraktor. Intinya mereka meminta kami kerjakan sesuai uang muka yang diambil PT Istaka Karya. Bahkan mereka pernah melontarkan kata bahwa pencairan pembayaran nantinya di Palu, bukan di Jakarta supaya kami semangat.”

Baca juga: Segel 17 Tower, Kontraktor Proyek BTS 4G Bakti Kominfo di Sulteng Tuntut Pelunasan

Maret 2022, UNDP memutus kontrak kerja PT Istaka Karya tanpa pemberitahuan kepada sub kontraktor.

Padahal setiap pekan ada pertemuan UNDP dengan sub kontraktor yang bisa menjadi wadah informasi pemutusan terkait itu.

Kala itu, progres pekerjaan telah mencapai 28 persen, sesuai dengan uang muka dan termin diambil PT Istaka.

"Jadi seakan-akan UNDP ini menunggu pekerjaan itu hingga 28 persen untuk memutus kontrak. Kami menduga ada permainan karena di 28 persen diberhentikan pekerjaan," ucap Vandy

"Setelah pemutusan, saya dihubungi Budhi M Ulaen, National Project Manager PETRA UNDP. Dia meminta agar lokasi tidak gaduh. Waktu itu, toko dan buruh menagih, terpaksa saya talangi dulu dengan harapan ada tagihan yang cair, namun tak ada yang cair,” papar Vandy.

Tak hanya itu, berbagai alasan disampaikan oknum UNDP dan manajemen PT Istaka Karya kepada sub kontraktor agar bersabar menunggu pencairan.

Berdasarkan penghitungan konsultan independent UNDP, kerugian yang harus dibayarkan kepada sub kontraktor mencapai Rp 9 miliar lebih.

PT Istaka Karya kemudian pailit di tahun 2022 dan dibubarkan tahun 2023.

"Teman kami yang juga sub kontraktor  beberapa kali ke Jakarta namun kami hanya ditahan di pos Satpam. Intinya, UNDP selama ini hanya menjadikan sub kontraktor sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan PT Istaka," kata Vandy.