Selasa, 19 Mei 2026

Pilgub Sulteng 2024

Advokat Rakyat Sulteng: Parpol Alat Transaksi, Suara Rakyat Diperjualbelikan

Demokrasi hari ini hanyalah kebiasaan yang melahirkan rezim aturan untuk menjalankan keinginan penguasa.

Tayang:
Penulis: Citizen Reporter | Editor: mahyuddin
HANDOVER
Advokat Rakyat Sulteng Agussalim 

TRIBUNPALU.COM - Advokat Rakyat Sulteng Agussalim mendesak kehadiran negara dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu karena partai politik hari ini memperjualbelikan suara rakyat.

"Partai politik jadi alat transaksional. elite partai mematok tarif untuk figur yang mau diusung dan itu menjadi pembicaraan umum. Negara harus hadir di sini karena suara rakyat yang diperjualbelikan," ucap Agussalim di Kota Palu kepada TribunPalu.com, Minggu (18/8/2024).

Dia menyebutkan, pengambil keputusan di Pilkada mestinya rakyat secara langsung.

Namun kenyataannya, figur yang diinginkan rakyat dibatasi kehendak partai politik.

"Rakyat diberikan pilihan oleh partai politik. Padahal belum tentu pilihan partai politik diinginkan rakyat," tutur Agussalim.

Pria berkacamata itu pun menjelaskan, hampir tiap majelis politisi maupun pengusaha membahas terkait transaksi elit partai politik.

Besarannya dari puluhan hingga miliaran rupiah.

Namun hal itu tidak dapat dicegah negara.

Baca juga: HUT RI di Momen Pilkada 2024, Akademisi: Kebebasan Tanpa Tekanan dan Intervensi

Akibatnya, demokrasi hari ini hanyalah kebiasaan yang melahirkan rezim aturan untuk menjalankan keinginan penguasa.

Agussalim bahkan menyebut rezim pilkada bagian dari penghancuran demokrasi.

"Gagasan Trisakti Presiden Soekarno harus diwujudkan, berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya tantang kandidat Pilkada di Sulteng membahas ini," ucap Agussalim.

Agussalim menyebut, pilar trisaksi yang paling nyata terjadi di Sulteng adalah soal ekonomi.

Pasalnya, perusahaan asing menguasai ekonomi dengan merampas lahan milik warga.

Ironisnya, ada beberapa orang meraup keuntungan kondisi ekonomi tersebut.

"Investasi di Sulteng melabrak Sila kelima, karena tak ada lagi keadilan sosial. Seluruh sistem harus diperbaiki. Akar desepsi sukses selama satu generasi, maka Indonesia mudah untuk ditundukkan dengan model desepsi," jelas Agussalim.(*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved