Mitigasi Permasalahan Pemilu: KPU Sulteng Siapkan Solusi untuk Pilkada 2024

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah mitigasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2020, dengan harapan masalah serupa tidak terulang pada Pemilu 2024. 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulteng, Kristian A Oruwo dalam wawancara usai rapat koordinasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Aston, Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (15/11/2024) itu turut dirangkai dengan sosialisasi PKPU nomor 17 tahun 2024. 

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali semua permasalahan yang pernah terjadi, baik pada Pemilu 2020 maupun yang mungkin muncul pada Pemilu 2024, dan menemukan solusi konkret untuk mengatasinya," ujar Kristian kepada TribunPalu.

Baca juga: Bawaslu Banggai: Kabar Panwaslu Dukung Paslon Tertentu itu Hoaks

Kristian menjelaskan, peserta rakor tersebut terdiri dari perwakilan KPU dan PPK Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang akan memaparkan sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian serius. 

Salah satunya adalah masalah logistik pemilu, menurut Kristian, proses pengesetan di gudang pemilu membutuhkan strategi khusus untuk memastikan tidak ada kekurangan surat suara atau logistik lainnya. 

"Kita harus memastikan pengiriman logistik berjalan dengan baik agar tidak ada kekurangan yang bisa menghambat proses pemungutan suara," jelasnya.

Selain itu kata Kristian, persoalan distribusi logistik menjadi perhatian utama. 

Dalam Pemilu sebelumnya, terdapat kejadian di Kabupaten Morowali Utara di mana distribusi logistik yang tidak optimal menyebabkan penundaan pemilihan. 

Oleh karena itu, KPU memastikan distribusi logistik untuk daerah-daerah terjauh, termasuk daerah pegunungan yang membutuhkan waktu lama untuk dijangkau, dapat dipersiapkan dengan lebih matang.

Selanjutnya, Ia juga menyoroti pentingnya Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

“Berkaitan dengan PSU. PSU itukan suatu tindakan yang kemudian orang tidak punya hak lalu diberikan haknya, maka dari kami juga menggelar sosialisasi di daerah supaya orang yang tidak punya hak pilih itu tidak datang,” ujarnya.

Meski demikian, Kristian menegaskan bahwa untuk mencegah kesalahan pemilih, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi di daerah perlu diperkuat, terutama terkait identifikasi pemilih yang berhak.

Tak hanya itu, Kristian Adiputro juga mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap pelayanan publik untuk pemilih dengan disabilitas serta memastikan proses penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan dengan lancar.