OJK Tegaskan Penguatan BPR dan BPRS dengan Tiga Aturan Baru

-

Aturan ini mewajibkan pelaporan melalui aplikasi APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK) untuk efisiensi dan digitalisasi proses pelaporan, baik secara berkala maupun insidental.

Beberapa poin penting dari POJK ini meliputi Penyampaian laporan melalui APOLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku, simplifikasi pelaporan dengan mengurangi jumlah laporan dan redundansi informasi dan meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan tahunan di situs resmi BPR dan BPRS.

Baca juga: Bupati Sigi Resmikan Rapat Kerja Dewan Adat Kabupaten Sigi, Fokus Pelestarian Budaya

Aturan ini mulai berlaku pada 1 Desember 2024 dan mencabut sejumlah peraturan lama, seperti POJK Nomor 48 Tahun 2017 dan POJK Nomor 13 Tahun 2019 terkait pelaporan keuangan.