Ini Jawaban KPU Poso Soal Pelanggaran Mutasi ASN di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Anggota Bawalu Poso  Irfan Hardianto W Tadene menambahkan, pihaknya menerima laporan 22 Agustus 2024 terkait dugaan pelanggaran dalam Mutasi ASN itu.

Laporan tersebut ditangani dan dibahas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), tetapi dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil.

"Bawaslu Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil," ujar Anggota Bawaslu Poso Irfan Hardianto W Tadene.

Baca juga: DKPP Beri Peringatan Keras Untuk Ketua dan Anggota KPU Poso

Sebelumnya, pemohon mendalilkan petahana melakukan pelantikan dan mutasi kepada pejabat ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Poso. 

Pelantikan dan mutasi dilakukan kepada 75 orang pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan kepala satuan pendidikan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Poso.

Selain pelantikan dan mutasi pejabat ASN, calon bupati petahana juga diduga menggunakan program pemerintahan Kabupaten Poso untuk menguntungkan dirinya.

Penyalahgunaan program lewat pembagian seragam sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Poso.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

Selanjutnya, membatalkan atau menggugurkan Verna Gladies Merry Inkiriwang-Soeharto Kandar sebagai peserta Pilkada Poso 2024.

Lalu, menetapkan Darmin Agustinus Sigiulipu-Samsinar Z Moga sebagai pemenang sah Pilkada Poso 204 dengan perolehan 38.074 suara.(*)