DPRD Sulteng
Reses di Talise Valangguni, Hidayat Pakamundi Serap Aspirasi Warga soal Infrastruktur dan Bansos
Hal ini ia sampaikan dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) yang digelar di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu.
Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli
TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hal ini ia sampaikan dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) yang digelar di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, pada Senin (3/2/2025).
Dalam wawancara bersama TribunPalu.com, Elite Demokrat Sulteng itu mengungkapkan bahwa reses masa persidangan kedua tahun pertama ini telah dimulai sejak awal minggu dan akan berlangsung selama delapan hari.
Hidayat Pakamundi berencana mengunjungi delapan titik berbeda untuk menyerap langsung keluhan dan kebutuhan warga.
Baca juga: Warga Kelurahan Talise Valangguni Padati Agenda Penjaringan Aspirasi Ketua Komis IV DPRD Sulteng
"Insyaallah, reses ini berlangsung selama delapan hari. Saya akan mengunjungi delapan titik yang telah ditentukan sebagai bagian dari kewajiban saya bertemu langsung dengan masyarakat. Rata-rata, setiap titik dihadiri oleh sekitar 100 warga," ujar Hidayat Pakamundi.
Di Kelurahan Talise Valangguni, antusiasme warga terlihat tinggi.
Hidayat Pakamundi mengapresiasi kehadiran masyarakat yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
Baca juga: Danlanal: Dukung Ketahanan Pangan Nasional dan Menuju Kemandirian Penuhi Kebutuhan Pokok
Dalam dialog bersama warga, Hidayat Pakamundi mencatat tiga isu utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat:
1. Pembangunan atau peningkatan jalan di RW 3 RT 2, yang saat ini masih dalam kondisi kurang layak.
2. Perbaikan sistem drainase, agar air dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenangi rumah warga saat hujan.
3. Pendataan ulang penerima bantuan sosial, terutama bagi warga yang merasa berhak atas bantuan tetapi tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Dilaksanakan 12 Hari Setelah Putusan MK
| Warning Sekolah Tak Jual Belikan Bangku Kelas, Wakil Ketua DPRD Sulteng: Laporkan ke Polisi |
|
|---|
| Syarifudin Hafid Pimpin Rapat Banmus, Bahas Agenda Fungsi Pengawasan dan Reses |
|
|---|
| Legislator PDIP Sulteng Alfiani Sallata Desak Pemerintah Evaluasi Aktivitas PT IRNC di Morowali |
|
|---|
| Wakil Ketua II DPRD Sulteng Dukung Penuh 3 Program Utama Pemprov dalam Pengentasan Kemiskinan |
|
|---|
| Tinjau Kawasan PT SEI, Komisi III DPRD Sulteng Desak Penghentian Penimbunan Sungai |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.