Gubernur Sulteng Minta Pemkab Serius Benahi Sistem Pemadam Kebakaran

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendesak pemerintah daerah serius membenahi sistem Pemadam Kebakaran.

Hal ini disampaikan Anwar saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Damkar, Satpol PP, dan Linmas di Parigi Moutong, Kamis (15/5/2025).

Apel ini digelar dalam rangka peringatan HUT ke-106 Damkar, ke-75 Satpol PP, dan ke-63 Linmas se-Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti lemahnya kelembagaan dan sarana prasarana Damkar di daerah.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid: Saatnya Satpol PP dan Damkar Berdiri Tegak dan Mandiri 

Ia menyebut masih banyak kabupaten/kota belum memiliki Dinas Damkar mandiri sesuai amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2020.

“Tanpa dinas otonom, sistem kita lambat, tak responsif. Butuh reformasi kelembagaan menyeluruh,” kata Anwar Hafid.

Data nasional menunjukkan Damkar menangani lebih dari 20 ribu kasus kebakaran selama tahun 2024 lalu.

Namun, mayoritas petugas Pemadam Kebakaran masih berstatus non-ASN. Ini dinilai menghambat profesionalisme dan kepastian karier mereka.

“Hingga akhir 2024, 64,24 persen petugas Damkar masih non-ASN,” ujar Anwar Hafid membacakan sambutan Mendagri.

Baca juga: SMKN 1 Palu Luncurkan Program Penuntasan Buta Aksara Al-Quran, Dukung Literasi Spiritual Siswa

Ia juga menyinggung keterbatasan armada.

Hingga kini, Kemendagri baru menyalurkan 237 unit mobil ambulans dan Damkar.

Jumlah itu belum mencukupi kebutuhan seluruh daerah, terutama kabupaten terpencil di Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid mendorong pemda mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun pos sektor Damkar di tingkat kecamatan.

“Respons cepat dimulai dari kesiapan di tingkat lokal. Kita harus punya pos pemadam di setiap kecamatan,” tegasnya.

Baca juga: DLH Kota Palu Respons Keluhan Warga Soal Operasional Mobil Sampah

Ia juga menekankan pentingnya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang kini berjumlah lebih dari 53 ribu orang.

Namun, baru sekitar 16 ribu petugas Damkar yang mengikuti pelatihan dasar. Jumlah itu masih jauh dari ideal.

“Profesionalisme butuh standar. Pendidikan dan pelatihan adalah syarat mutlak,” ujar Anwar Hafid.

Anwar Hafid pun mengingatkan pentingnya pemberian tunjangan risiko tinggi dan jaminan sosial tenaga kerja bagi petugas lapangan.

Baca juga: DPRD Umumkan Bupati dan Wakil Bupati Parimo Terpilih Masa Jabatan 2025-2030

Tak hanya itu, Anwar Hafid mendesak percepatan pembentukan Undang-undang Penanggulangan Kebakaran secara nasional.

Menurutnya, tanpa payung hukum jelas, sistem pemadam kebakaran akan terus berjalan setengah hati.

“Kalau mau Indonesia tangguh hadapi bencana, tata kelola Damkar harus dibenahi dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (*)