Abdurahim Nasar Al-Amri Tanggapi Begal di Palu, Minta Pemkot Fasilitasi Kegiatan Positif Anak Muda

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Legislator muda DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri atau yang akrab disapa Wim, menanggapi maraknya kasus begal di Kota Palu, Senin (19/5/2025).

Wim merupakan anggota DPRD Kota Palu (Dapil IV) Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi.

Politisi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kota Palu ini meminta pemerintah kota untuk lebih aktif menyediakan ruang dan kegiatan positif bagi anak muda.

“Pemerintah Kota Palu harus lebih banyak buat kegiatan positif, festival-festival atau balap motor, atau kajian keagamaan dan pendidikan lainnya,” ujar Wim kepada TribunPalu.com.

Baca juga: Enam JCH Lansia Parimo Siapkan Kursi Roda, Kemenag Pastikan Layanan Khusus

Wim menilai aktivitas komunitas motor sebenarnya tidak menjadi masalah, selama tidak mengarah pada tindakan kriminal.

“Sebenarnya kalau perkumpulan anak motor kami tidak permasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan itu kalau perkumpulan geng motor bawa parang dan sajam lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, terjadi kasus pembegalan di Jalan WR Supratman, Kecamatan Palu Barat. 

Menindaklanjuti situasi tersebut, DPRD Palu telah menggelar rapat bersama jajaran Polresta Palu, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu Rico A T Djanggola.

Wim mengapresiasi kinerja Tim Jaguar Tadulako yang dinilainya aktif menjaga keamanan di Kota Palu. 

Baca juga: Kejati Sulteng Resmi Hentikan Tuntutan Kasus Pencurian Dari Kejari Banggai

Ia bahkan sempat membuat video bersama tim tersebut sebagai bentuk dukungan.

Dalam rapat koordinasi bersama DPRD, Tim Jaguar menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku begal yang diamankan masih berusia di bawah umur.

“Anak-anak ini perlu perhatian khusus, bukan hanya ditindak tapi juga diarahkan. Data dari Tim Jaguar menunjukkan mereka masih di bawah umur semua,” kata Wim.

Ia menambahkan, DPRD Palu akan melanjutkan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi jangka panjang dalam penanganan isu ini. (*)