Tewaskan 2 Penambang, Jatam Desak APH Bertindak Atas Longsor di Tambang Ilegal Poboya Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Dua Penambang Emas dilaporkan tewas akibat tertimbun longsor di lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. 

Peristiwa nahas itu terjadi di salah satu titik tambang ilegal yang dikenal dengan sebutan Kijang 30 pada 3 Juni 2025.

Baca juga: Cara Merobohkan Sapi Kurban: Menghadap ke Arah Kiblat

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah menduga kuat, longsor dipicu oleh aktivitas alat berat yang beroperasi secara ilegal di lokasi tersebut. 

Sebelum kejadian, penambang tradisional sempat mengeluhkan aktivitas alat berat yang dinilai membahayakan keselamatan mereka.

Baca juga: Ini Kategori Siswa yang Berhak Mendapatkan PIP 2025, Cek Besaran Bantuannya

“Para penambang manual sudah khawatir akan potensi longsor akibat alat berat yang terus bekerja. Mereka takut tertimbun material. Sayangnya, kekhawatiran itu terbukti dengan jatuhnya korban jiwa,” ujar Koordinator Jatam Sulteng, Taufik dalam keterangan resminya, Kamis (5/6/2025).

Menurut Jatam, kejadian ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), terutama Polda Sulawesi Tengah dan Polres Palu, terhadap para pelaku PETI yang menggunakan alat berat di kawasan Poboya.

“Atas kelalaian ini, kami mendesak agar Kapolda Sulteng dan Kapolres Palu dicopot dari jabatannya. Tidak ada upaya tegas yang ditunjukkan untuk memberantas tambang ilegal yang semakin merajalela di wilayah itu,” tegas Jatam.

Baca juga: Diskon Hingga 70 Persen dan Hadiah Menarik Ramaikan Grand Opening Living Plaza

Jatam juga mendesak Gubernur terpilih Anwar Hafid serta DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Citra Palu Mineral (CPM), selaku pemegang Kontrak Karya di wilayah Poboya.

“Kami mendesak DPRD memanggil Kapolda untuk memberi penjelasan kepada publik. Apakah ada hubungan yang menguntungkan antara aktivitas PETI dan PT CPM? Ini perlu dijawab secara terbuka agar terang benderang,” katanya.

Baca juga: Ini Rangkaian Kegiatan Wukuf di Arafah pada Kamis, 9 Dzulhijjah 1446 H atau 5 Juni 2025

Jatam menilai PT CPM telah gagal menjaga wilayah konsesinya dari serbuan aktivitas tambang ilegal, termasuk praktik perendaman emas yang tidak terkendali.

“Publik tidak pernah tahu langkah apa yang telah dilakukan CPM untuk menghentikan aktivitas ilegal ini. Kami menduga perusahaan ini tidak hanya lalai, tetapi bisa saja menjadi bagian dari pembiaran itu sendiri,” pungkas Taufik.(*)