AHY: Penataan Ruang Adalah Kompas Pembangunan Berkelanjutan

Dengan peta skala 1:5.000 kini telah tersedia secara lengkap di Sulawesi, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat dalam menuntaskan RDTR dan memasukkannya ke sistem perizinan OSS berbasis spasial.

“Separuh pekerjaan penyusunan RDTR sudah selesai karena petanya sudah tersedia. Mari kita kawal percepatan RDTR agar Sulawesi bisa jadi model pembangunan berbasis ruang yang tahan terhadap bencana,” kata AHY.

Baca juga: Terima BSU Tahap II 2025, Warga Pengawu Palu: untuk Modal Usaha

Menutup sambutannya, AHY menyampaikan sejumlah arahan kunci yang diharapkan dapat dijadikan panduan oleh seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan. 

"Penyelarasan antara RPJMD dan RPJMN secara spasial perlu segera dilakukan. Legalisasi RDTR dan pemanfaatan OSS berbasis spasial juga harus segera dipercepat," ujarnya. 

Ia menambahkan, integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial bersama perlu diwujudkan. 

"Seluruh program pembangunan wilayah juga diingatkan agar terus dikawal dengan mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan," katanya. 

“Kalau tata ruangnya benar, pembangunan akan mengarah ke kesejahteraan, keberlanjutan, dan keadilan. Itulah arah kompas kita,” tutup AHY.

Forum ini dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sulawesi, Kepala BIG, serta perwakilan kementerian teknis lainnya. (*)