BREAKING NEWS: Temuan Ungkap Pelanggaran Serius, Gubernur Sulteng Hentikan Sementara IPR Kayuboko

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menghentikan sementara operasional tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). 

Keputusan tegas itu tertuang dalam Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.10.2.3/243/Ro.Hukum tertanggal 26 Juni 2025.

Dengan sifat penting dan ditujukan kepada Dinas PMPTSP serta Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat tersebut menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan lintas instansi yang dilakukan pada 12 Juni 2025.

Yang dimana ditemukan sejumlah pelanggaran teknis dan lingkungan di lokasi pertambangan rakyat Kayuboko.
}
Baca juga: Tegaskan Tak Ada Kasus Menggantung, Kajari Touna : Semua Harus Tuntas

Dalam surat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah memberikan dua instruksi utama :

1. Menghentikan sementara (HOLD) seluruh aktivitas tambang oleh tiga koperasi pemegang IPR, yakni:

- Koperasi Sinar Emas Kayuboko.
- Koperasi Kayuboko Rakyat Sejahtera.
- Koperasi Cahaya Sukses Kayuboko.

Ketiga IPR tersebut telah disetujui oleh Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun belum memenuhi ketentuan perundang-undangan dan hasil kajian teknis yang dipersyaratkan.

2. Menginstruksikan Dinas ESDM Provinsi Sulawsi Tengah bersama Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap IPR tersebut, dan berkoordinasi dengan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk penertiban aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Parimo.

Beberapa temuan Lapangan diantaranya, Sungai Tercemar, Alat Berat Berlebihan.

Hasil tinjauan itu dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulteng bersama sejumlah OPD teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III menemukan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. 

Baca juga: Anwar Hafid Apresiasi Bupati Banggai Tindak 6 Perusahaan Tambang

Seperti yang terjadi di sungai Olaya yang mengalir di antara Desa Kayuboko dan Desa Air Panas.

Tampak air yang keruh kekuningan akibat sedimentasi dari aktivitas tambang.

Tim juga menemukan pengerukan yang dilakukan pihak koperasi untuk normalisasi sungai.

Namun materialnya hanya ditumpuk di pinggir sungai sebagai tanggul darurat.

Jika tidak ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, kondisi ini dinilai berisiko memicu banjir bandang.

Di lokasi Blok WPR Kayuboko seluas ±100 hektare, ditemukan sebagian besar bukaan tambang merupakan warisan dari aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) sejak 2017 hingga 2023.

Saat ini, terdapat 10 blok IPR, dengan 3 di antaranya telah diterbitkan.

Baca juga: Emak-emak Morut: Biar Pekerjaan Rumah Menumpuk Zumba Buat Kita Semangat

Namun, kegiatan pertambangan yang ditemukan di lapangan dinilai tidak sesuai aturan, seperti :

1. Koperasi Sinar Emas Kayuboko menggunakan 3 unit excavator untuk normalisasi sungai.

2. Koperasi Kayuboko Rakyat Sejahtera mengoperasikan lebih dari 15 unit alat berat dan peralatan lainnya seperti mesin slice box, dump truck, water truck, bulldozer, dan kolam tailing.

Padahal, sesuai Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 150.K/MB.01/MEM.B/2024, setiap IPR hanya diperbolehkan menggunakan maksimal satu unit excavator berbobot 20 ton untuk menghindari perubahan morfologi yang ekstrem.

Lebih parahnya, ketiga koperasi yang telah mengantongi IPR belum menyusun dokumen rencana penambangan, dan belum mengajukan Kepala Teknik Tambang (KTT) seperti yang diwajibkan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 maupun Kepmen ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024.

Baca juga: Residivis Curanmor di Donggala Kembali Beraksi, Modus Pinjam Motor Temui Pacar

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah juga disebutkan masih dalam proses menyusun dokumen Rencana Reklamasi Tambang Rakyat serta regulasi tentang Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan tambang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah IPR Kayuboko dilakukan sesuai aturan hukum dan teknis yang berlaku. 

Gubernur Anwar Hafid meminta seluruh instansi teknis dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat, dan penindakan terhadap aktivitas ilegal yang masih berlangsung.

Langkah ini, menjadi penegasan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk membenahi tata kelola pertambangan rakyat, agar tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitar wilayah tambang. (*)

( TribunBreakingNews )