Lolos PPPK Paruh Waktu, Ini Tunjangan Lengkap yang Akan Didapatkan

Tayang: Senin, 15 September 2025 10:18 WITA

Editor: Lisna Ali

lihat foto

Lolos PPPK Paruh Waktu, Ini Tunjangan Lengkap yang Akan Didapatkan

Handover

Skema pemerintahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai berjalan di Indonesia.

Baca Selanjutnya:

Prabowo Terbitkan Perpres 79 Tahun 2025, Gaji ASN Hingga Pejabat Negara Naik, Segini Nominalnya

TRIBUNPALU.COM - Skema pemerintahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai berjalan di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menata tenaga non-ASN, khususnya bagi mereka yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS atau PPPK penuh waktu.

Dengan skema ini, mereka tetap memiliki peluang untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN) meski dengan status dan ketentuan yang berbeda dari PPPK penuh waktu.

Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai yang diangkat melalui mekanisme ini akan tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).

Pemberian NIP ini memberikan kepastian status hukum dan menunjukkan bahwa mereka diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem kepegawaian negara.

Perbedaan paling mencolok antara PPPK Paruh Waktu dan penuh waktu terletak pada sistem penghasilan, kontrak kerja, dan beban tugas.

Gaji PPPK Paruh Waktu tidak disamakan dengan gaji pokok pegawai tetap.

Penghasilan mereka dihitung berdasarkan jumlah jam kerja serta beban tugas yang dijalankan.

Sistem gaji yang fleksibel ini memungkinkan instansi untuk menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan riil.

Instansi tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk gaji penuh jika pekerjaan yang dibutuhkan hanya bersifat paruh waktu atau temporer.

Selain gaji, PPPK paruh waktu juga berhak atas sejumlah tunjangan, meskipun besaran dan jenisnya bisa bervariasi.

Beberapa tunjangan yang dapat mereka terima meliputi :

Tunjangan pekerjaan: Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta tanggung jawab yang diemban.
Tunjangan Hari Raya (THR): Sama halnya dengan pegawai tetap, PPPK paruh waktu juga menerima THR yang dibayarkan menjelang perayaan hari raya keagamaan.
Tunjangan transportasi dan fasilitas kerja: Dalam kondisi tertentu, pegawai juga berhak atas tunjangan transportasi serta fasilitas kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Tunjangan perlindungan sosial: Tunjangan PPPK paruh waktu lain adalah tunjangan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Namun, implementasi tunjangan ini belum sepenuhnya seragam.

Karena belum ada regulasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), semua tunjangan PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi.

Hal ini juga berlaku bagi instansi pemerintah daerah.

Gaji dan tunjangan akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah setempat.

Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur besaran upah sesuai dengan kondisi anggaran mereka.

Adapun untuk diketahui PPPK Paruh Waktu mempunyai masa kontrak selama satu tahun.

Kontrak ini dapat diperpanjang, memberikan fleksibilitas bagi instansi untuk mempertahankan pegawai yang berkinerja baik.

Hal ini juga menjadi jembatan bagi pegawai untuk bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu di masa mendatang.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan penuh dalam menentukan lama kontrak dan jam kerja. Keputusan ini mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan instansi, karakteristik pekerjaan, dan ketersediaan anggaran.

Sebagai contoh, jam kerja seorang PPPK paruh waktu di kementerian bisa berbeda dengan yang bekerja di pemerintah daerah, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh PPK.

Hal ini memungkinkan setiap instansi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Skema ini mencakup beberapa bidang strategis.

Formasi yang dapat diisi melalui mekanisme paruh waktu termasuk guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta berbagai posisi operasional seperti pengelola dan operator layanan.

Namun, meskipun jam kerja dapat berbeda, aturan tetap menekankan asas keadilan.

Durasi kerja yang ditetapkan tidak boleh merugikan pegawai atau lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku untuk PPPK penuh waktu.

Dengan diluncurkannya skema PPPK paruh waktu, pemerintah berharap dapat menyelesaikan persoalan penataan tenaga honorer secara bertahap.

Ini adalah solusi win-win solution yang memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian status, sekaligus membantu instansi pemerintah memenuhi kebutuhan SDM-nya.