Para camat di wilayah sasaran akan menjadi ujung tombak dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan semua perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan menerapkan standar keselamatan kerja yang berlaku.
Daftar kitab kuning, KTP, NPWP, akta notaris yayasan, SK Kemenkumham, serta dokumen terkait kelayakan bangunan pesantren.
Saat ini seluruh tahapan penjaringan calon Ketua DPD Partai telah rampung dilaksanakan oleh struktur di tingkat bawah.
Pemeriksaan meliputi kerapian seragam, kelengkapan identitas diri, sikap tampang, serta kesesuaian atribut dinas.
Kebijakan ini mengatur prosedur dan persyaratan yang lebih ketat dalam pengajuan Tanda Daftar Keberadaan Pesantren.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, serta transparansi tata kelola data pesantren di seluruh Indonesia.
Tidak berhenti di Kantor Desa Lolu, penyidik Polda Sulteng juga menggeledah Kantor ATR/BPN Kabupaten Sigi.
Aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kebutuhan sarana air bersih yang hingga kini belum terealisasi
akil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Elisa Bunga Allo, melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kelurahan Boyaoge
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng Elisa Bunga Allo, melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kota Palu, Jumat (3/10/2025).
Namun, ia mengingatkan pentingnya pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe, dan dihadiri sejumlah anggota fraksi.
Mereka membahas peluang investasi berbasis keberlanjutan untuk mendorong transformasi ekonomi restoratif di Jepang maupun Indonesia.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe, serta dihadiri sejumlah anggota fraksi DPRD.
Alia berharap bantuan ini benar-benar meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi perhatian berkelanjutan.
Camat Lindu, Sebulon Satinadja, mengatakan kegiatan akan melibatkan warga dari lima desa di Kecamatan Lindu.
Pada tahun 2024, pendapatan desa kembali mencapai Rp1,4 miliar, termasuk Dana Desa Rp999 juta dan Alokasi Dana Desa Rp395,8 juta.
FGD diikuti para kepala perangkat daerah, kepala bagian teknis terkait, tim penyusun pra RUPM.
Melalui rapat ini, pemerintah daerah bersama perwakilan pemerintah pusat menyusun strategi.