Persoalan Desa Bambalemo Parimo Akan Dituntaskan Bersama Bupati

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Baca juga: Senator Febriyanthi Minta Pemerintah Cari Solusi Harga Tiket Pesawat Rute Makassar Morowali Mahal

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Aksi penyegelan kantor desa ini disebut bukan kali pertama dilakukan.

Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan nyata dari pihak pemerintah desa.

“Kami lelah menunggu, sekarang tuntutan kami hanya satu: Kepala Desa mundur,” tegasnya.

Warga menyatakan akan terus mempertahankan penyegelan hingga ada tindakan nyata dari pemerintah atau Kepala Desa membuka diri terhadap aspirasi warganya. 

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya mempertahankan hak sebagai warga yang menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Kami hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyatnya,” tutup Ma’ruf.(*)