DPRD Kota Palu Usulkan Balaroa dan Petobo Jadi Lahan Pertanian dan Museum Likuefaksi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengusulkan agar kawasan terdampak likuefaksi di Kelurahan Balaroa dan Petobo dimanfaatkan menjadi lahan pertanian warga serta kawasan penelitian atau museum likuefaksi.

Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, mengatakan lahan di dua wilayah tersebut hingga kini belum termanfaatkan secara maksimal pascabencana 2018 silam.

“Balaroa dan Petobo ini kan wilayah terdampak likuefaksi. Kita berharap pemerintah berupaya mendayagunakan lahan itu supaya punya nilai guna,” ujar Muslimun kepada TribunPalu.com, Senin (13/10/2025).

Menurut legislator Fraksi NasDem itu, pemanfaatan lahan tersebut bisa diarahkan untuk kepentingan pertanian maupun museum. 

Sebab ia menegaskan kawasan itu tidak layak lagi dijadikan area permukiman karena telah masuk dalam zona merah pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu.

Baca juga: Bupati Banggai Kenang Almarhum Jodi, Harap Anggota DPRD Paiman Karto Jaga Amanah Rakyat

“Kalau mau dijadikan lahan pertanian, berarti lahannya harus diratakan. Diratakan pun butuh biaya. Tapi sah-sah saja, selama tidak dijadikan area pemukiman,” jelasnya.

Muslimun menambahkan, area likuefaksi masih menyimpan banyak rongga tanah bekas bangunan yang tertimbun sehingga secara geoteknis tidak stabil untuk pembangunan rumah.

Ia berharap, bila kawasan itu dikembangkan menjadi lahan pertanian, masyarakat dapat meningkatkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

Selain itu, ia menilai pembangunan museum likuifaksi di Balaroa atau Petobo dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan peneliti dari dalam maupun luar negeri.

“Bencana likuefaksi ini kan sangat langka terjadi di dunia. Jadi kalau dibuat museum, itu bisa jadi tempat edukasi dan penelitian,” ungkapnya.

Politisi NasDem itu juga mendorong pemerintah melibatkan Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dalam mengembangkan konsep pertanian modern di kawasan tersebut, baik sistem polybags maupun metode konvensional.

“Yang punya kewenangan untuk menata kembali keperdataan dan kepemilikan lahan itu tetap pemerintah kota,” tandasnya.(*)