Bupati Erwin Burase Sampaikan Empat Raperda Prioritas Parigi Moutong, Termasuk Soal Sampah dan Desa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan penjelasan atas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) prioritas dalam rapat paripurna DPRD, Senin (27/10/2025).

Rapat paripurna tersebut merupakan masa persidangan pertama tahun sidang 2025/2026, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.

Agenda paripurna kali ini menjadi tahapan pembicaraan tingkat satu dalam pembahasan suatu rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah mengagendakan pembahasan empat raperda penting tersebut.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Bupati Donggala Panen Padi dan Tinjau Irigasi di Desa Sumari

Menurutnya, keempat raperda telah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sulawesi Tengah sebelum diajukan ke DPRD.

“Ini bentuk sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Erwin Burase.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam posisi sejajar.

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Baca juga: Pemkab Donggala bersama Kanwil Kementerian HAM Sulteng Tingkatkan Kapasitas ASN soal HAM

“Hubungan kedua lembaga ini saling berkaitan erat dalam pembentukan peraturan daerah,” katanya.

Empat raperda yang disampaikan meliputi bidang kekayaan intelektual, pengelolaan sampah, desa, serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025–2045.

Raperda pertama adalah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Menurut Bupati Erwin, kekayaan intelektual berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.