Bupati Parigi Moutong Sebut Kewenangan Pengaturan IPRA Kini Diserahkan ke Kabupaten

Erwin memastikan penyusunan regulasi IPRA di Parigi Moutong akan melibatkan DPRD agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Itu nanti kewenangan kita di daerah, nanti sama-sama DPRD. Saya pikir lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Ia berharap, dengan adanya aturan yang jelas, tambang rakyat bisa memberi manfaat ekonomi bagi daerah tanpa menimbulkan masalah hukum.

“Kalau sudah ada Perdanya, semuanya bisa tertata, dan masyarakat pun punya kepastian hukum,” pungkasnya. (*)