BREAKINGNEWS: Parigi Moutong Tunda Pengusulan WP dan WPR, Fokus Perbaiki Kerusakan Lingkungan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menegaskan belum akan mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam waktu dekat.

Dia menyampaikan bahwa usulan WP dan WPR ditunda sementara waktu hingga kondisi lingkungan benar-benar siap.

Ia menilai, langkah itu penting agar pemerintah dapat memperbaiki terlebih dahulu kerusakan akibat aktivitas tambang yang masih terjadi di sejumlah kecamatan.

Baca juga: 20 Tahun Penjara Inkrah, Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Dieksekusi ke Lapas Cibinong

“Saya sepakat untuk tidak mengusulkan. Untuk pengusulan mungkin nanti tahun depan saja,” kata Erwin Burase dalam rapat paripurna bekum lama ini.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam mengajukan wilayah tambang tanpa kajian menyeluruh dan data peta potensi yang valid.

“Kita perbaiki dulu yang rusak-rusak sekarang. Setelah itu kita duduk bersama pelan-pelan, tidak boleh buru-buru,” ujarnya menegaskan.

Erwin menyebut, tahapan pembahasan saat ini akan difokuskan pada penyusunan Wilayah Pertambangan (WP) sebelum melangkah ke WPR.

Baca juga: UMP Sulawesi Tengah Belum Ditetapkan, UMK Banggai Menunggu Keputusan Provinsi

“Yang kita bahas dulu lebih awal ialah WP. WP dulu kita bahas baru kemudian WPR,” katanya.

Ia menjelaskan, langkah itu diperlukan agar Parigi Moutong memiliki dasar hukum dan peta wilayah pertambangan yang jelas sebelum membuka peluang tambang rakyat.

Menurut data pemerintah, seluruh wilayah Parigi Moutong dengan luas sekitar 588 ribu hektare telah termasuk dalam kawasan pertambangan.

Kondisi itu membuat pemerintah perlu segera menata ulang kawasan, agar tidak menimbulkan tumpang tindih lahan dan konflik masyarakat.

Erwin menambahkan, pembahasan WP akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan DPRD serta instansi teknis terkait.

Baca juga: Anwar Hafid Tegaskan Komitmen Pemerintah Dukung Pelestarian Budaya Lewat Posalia Kampu Lere 2025

“Saya minta nanti kalau mengadakan rapat ini teman-teman DPRD bisa hadir juga untuk memberi masukan,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya pelibatan semua pihak agar kebijakan pertambangan tidak hanya berpihak pada investor, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Pengusulan WP ini harus melibatkan semua pihak supaya keputusan kita adil dan transparan,” jelas Erwin.