Gubernur Anwar Hafid Paparkan Tantangan Fiskal Sulteng di Hadapan Banggar DPR RI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny A Lamadjido, memaparkan kondisi fiskal dan arah kebijakan pembangunan daerah di hadapan rombongan Badan AnggaranDPR RI, Rabu (5/11/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kota Palu, dan menjadi forum strategis bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan secara langsung tantangan serta capaian pembangunan kepada pemerintah pusat.

Dalam paparannya, Anwar Hafid menegaskan arah pembangunan Sulteng berpedoman pada RPJMD 2025–2030 yang dirumuskan melalui sembilan program unggulan BERANI.

Konsep BERANI yang merupakan akronim dari Bersama Anwar–Reny itu, kata dia, bukan sekadar slogan, tetapi wujud keberanian mengambil kebijakan berorientasi pada rakyat.

Baca juga: Muhidin M Said Minta Kanwil DJP Sulteng Kejar Target Penerimaan Pajak 2025

Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari BERANI Cerdas yang fokus pada pendidikan gratis dan beasiswa, BERANI Sehat dengan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP, hingga BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak untuk memperkuat sektor pertanian dan kelautan.

“Sembilan BERANI harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,” tegas Gubernur Anwar Hafid.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang cukup menantang. 

Pemerintah provinsi harus melakukan langkah efisiensi akibat pemangkasan transfer pusat tahun 2026 yang mencapai hampir Rp1 triliun.

Dari total APBD Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas.

Meski demikian, Anwar menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap menjaga kualitas layanan publik. 

Ia menekankan perlunya reformasi kebijakan fiskal nasional, terutama terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema pendanaan gaji PPPK yang masih membebani daerah.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan PPPK agar daerah bisa lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk program prioritas dan pelayanan masyarakat.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin M Said, yang memimpin rombongan, mengapresiasi paparan Gubernur Anwar Hafid. 

Politisi Golkar itu menilai, kondisi yang disampaikan Sulteng juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.