Gubernur Anwar Hafid Paparkan Tantangan Fiskal Sulteng di Hadapan Banggar DPR RI

“Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi bahan penting bagi kami dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi nyata. Ini bukan hanya persoalan Sulawesi Tengah, tapi nasional,” ujar Muhidin.

Baca juga: KARSA Institute dan Pemkab Sigi Luncurkan Program BEN, Sasar Penderita Kusta dan Disabilitas

Kepala DJPK Kemenkeu Askolani menjelaskan, kebijakan fiskal 2026 merupakan fase transisi pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Arah belanja pusat dan transfer ke daerah, kata dia, tengah ditata ulang untuk menyesuaikan dengan program prioritas nasional.

“Sebagian anggaran pusat memang diarahkan langsung ke masyarakat melalui program prioritas, namun konsekuensinya ada penyesuaian dana transfer ke daerah,” ujar Askolani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. 

Masing-masing kepala daerah menyampaikan kondisi fiskal dan dampak keterbatasan anggaran terhadap pelayanan publik di wilayahnya.

Gubernur Anwar Hafid menutup pertemuan dengan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis akan memperkuat fondasi pembangunan Sulteng ke depan.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian, Sulawesi Tengah akan tetap BERANI maju meski dalam keterbatasan,” ucap Anwar.(*)