Syarifudin Hafid Dorong Pemprov Sulteng Segera Bentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Sulteng.

Dorongan tersebut disampaikan Syarifudin menanggapi komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng yang menegaskan keseriusannya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, Kamis (7/11/2025).

Baca juga: Wakil Bupati Buol Resmi Lepas 60 Peserta PKL SMK Perikanan dan Kelautan Tahun Ajaran 2025/2026

Legislator asal daerah pemilihan Morowali Bersaudara ini menilai, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan bersifat konsumtif. 

Ia menegaskan perlu adanya pembukaan akses ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, persoalan kemiskinan merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Saya menilai perlu dibentuk satu badan ad hoc yang fokus menangani pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Syarifudin Hafid, Sabtu (8/11/2025). 

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mencapai 0 persen pada akhir 2026. 

Baca juga: Wawali Palu Lepas 620 Peserta Lomba Busana Karnaval dan Pawai Budaya Nusantara

Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar delapan bulan untuk mengejar target tersebut.

Menurut Syarifudin, kondisi itu harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Persoalan kemiskinan harus menjadi perhatian serius, bukan hanya oleh gubernur atau perangkat pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh jajaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan menjadi langkah penting agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. 

Baca juga: Muslimin Dg Masiga Gerak Cepat Tindaklanjuti Keluhan Jalan Rusak di Bahodopi

Dengan demikian, pelaksanaan Program 9 BERANI yang menjadi prioritas Pemprov Sulteng dapat tercapai dan tersinkronisasi dengan program prioritas pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan tiga strategi utama sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ketiga strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.

2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat agar daya beli meningkat.

3. Menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan program terarah sesuai kondisi daerah.

Baca juga: Honorer Muda Tersingkir, Ajhi Kurniawan Kecewa PPPK Siluman Lolos di Kota Palu

Syarifudin berharap sinergi antara Inpres tersebut dan Program 9 BERANI dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengentasan kemiskinan di Sulteng harus diselesaikan. Saya kira 9 Program BERANI sangat relevan dengan instruksi Presiden soal pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Ia juga optimistis Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu provinsi acuan di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Dengan keseriusan Gubernur Sulteng dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat, kita bisa menjawab paradoks ekonomi Sulteng daerah dengan sumber daya alam melimpah namun masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan,” tutupnya. (*)