Demi Pelayanan Publik, Wabup Parimo Minta Warga Torue Akhiri Penyegelan Kantor Desa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG — Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengimbau warga Desa Torue agar tidak lagi melakukan penyegelan terhadap kantor desa.

Ia menilai langkah tersebut dapat menghambat pelayanan publik dan merugikan masyarakat luas.

Sahid mengatakan, penyegelan balai desa akan membuat aktivitas pemerintahan lumpuh.

Menurutnya, kondisi itu justru berdampak langsung pada warga yang tengah membutuhkan layanan administrasi.

“Saya minta jangan disegel balai desa. Karena kalau itu mau ditutup, lumpuh pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak berjalan,” ujar Sahid saat menerima massa aksi Torue, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan bahwa penghentian pelayanan akan merugikan warga yang sedang mengurus berbagai dokumen penting.

Menurutnya, aspirasi harus disampaikan tanpa mematikan fungsi pelayanan pemerintah.

“Tentu akan merugikan masyarakat, apalagi yang ingin mengurus dokumen,” katanya.

Baca juga: Anwar Hafid Manfaatkan Gala Dinner di Ampana untuk Pererat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan

Sahid memastikan pemerintah daerah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di Desa Torue.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh.

“Intinya saya akan memacu agar segera dilakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Menurut Sahid, ia juga akan turun langsung ke Desa Torue untuk melihat kondisi yang dilaporkan warga.

Langkah itu diambil agar proses verifikasi berjalan transparan.

“Saya akan turun lapang dan akan melihat langsung di Desa Torue,” jelasnya.

Ia meminta warga memberi kesempatan kepada pemerintah daerah menyelesaikan persoalan tanpa perlu melakukan aksi tambahan.

Menurutnya, proses hukum harus berjalan mengikuti aturan.

Baca juga: Ratusan Warga Torue Bertahan di Kantor Bupati Parigi Moutong, Tuntut Wakil Bupati Hadir

“Biarkan saja roda pemerintahan berjalan. Tidak ada masalah. Tidak usah melakukan gerakan tambahan, percayakan kepada kami persoalan ini,” tegas Sahid.

Wabup juga memastikan sejumlah OPD dilibatkan untuk menangani persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut beberapa dinas yang sudah diminta turun membantu.

“Saya juga akan perintahkan Dinas Sosial, Disperindag, dan Dinas PMD untuk menyelesaikan hal ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak akan dilakukan setengah hati.

Sahid meminta masyarakat menunggu proses Inspektorat bekerja.

“Tidak ada tawar-menawar terhadap persoalan ini. Karena yang menangani hal ini adalah Inspektorat, jadi beri kesempatan,” kata Sahid.

Sahid juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko hukum.

Ia meminta warga menahan diri dan tidak merusak fasilitas umum.

“Kembali saya ingatkan jangan merusak, karena akan berbahaya bagi kalian, apalagi sampai melakukan aksi pelemparan atau kekerasan,” ujarnya.

Baca juga: Warga Segel Kantor Desa Torue Parigi Moutong, Polisi Intensifkan Patroli

Wabup turut menyampaikan apresiasinya atas sikap warga Torue yang datang ke kantor bupati dengan tertib untuk menyampaikan aspirasi.

“Saya sangat berterima kasih ke masyarakat karena datang ke kantor bupati dengan baik, menyampaikan unek-unek dengan baik,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh aduan dan permintaan warga Torue akan segera dilaporkan kepada Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, untuk ditindaklanjuti.

“Tentunya persoalan ini segera saya laporkan ke Bupati Erwin Burase,” pungkasnya.

Warga Desak Kepala Desa Mundur

Sebelumnya, puluhan warga Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa, Senin (10/11/2025).

Mereka menuntut Kepala Desa Torue, Kalman Andi Mahmud, dan Ketua BPD, segera mundur dari jabatannya.

Koordinator aksi, Rival Tajwid, mengatakan aksi dilakukan karena warga sudah muak dengan kepemimpinan pemerintah desa saat ini.

"Kalau kepala desa dewasa, hal ini tidak akan terjadi,” tegas Rival dalam orasinya.

Ia juga menyebut jabatan kepala desa merupakan amanah dari negara, bukan kekuasaan pribadi.

“Ingat, jabatan kepala desa menggunakan uang negara, bukan uang pribadi,” serunya di hadapan peserta aksi.

Rival menegaskan, warga tidak ingin masyarakat Torue terus diadu domba oleh kepentingan politik dan balas dendam.

Menurutnya, konflik yang terjadi di desa itu sudah mencederai semangat kebersamaan warga sejak lama.

"Jangan mau masyarakat Torue diadu domba hanya karena intimidasi dan kepentingan politik balas dendam,” tambahnya.

Dalam orasinya, Rival juga menyinggung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan.

“Ketua BPD itu harusnya mengawasi anggaran negara, bukan main mata dengan kepala desa,” ujarnya lantang.

Di sela aksi, warga juga sempat meminta aparat pemerintah desa keluar dari kantor dan tidak bersembunyi di dalam ruangan.

Mereka menuding ada oknum perangkat desa yang berupaya mengintimidasi warga terkait pencabutan bantuan sosial.

“Ada oknum pemerintah desa yang coba mencabut bantuan, mencabut status PKH dan BLT tanpa dasar. Itu melanggar hukum,” ujar Rival.(*)