Bupati Poso Hadiri Munas II AKPSI, Bahas Masa Depan Industri Sawit Indonesia

TRIBUN-PALU.COM - Bupati Poso, Verna G M Inkiriwang, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).

Kegitan ini digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan perayaan Hari Sawit Nasional dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik; Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi; serta jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Baca juga: Wakil Bupati Morowali Utara Resmikan Bimtek SIKS-NG untuk Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Puluhan bupati dari daerah penghasil sawit seluruh Indonesia turut serta dalam perhelatan nasional tersebut.

Dalam Munas II AKPSI, dilakukan pemilihan ketua umum periode 2025–2030. Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, terpilih secara resmi sebagai Ketua Umum AKPSI yang baru.

Usai penetapan, Mudyat Noor menegaskan bahwa AKPSI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit di Indonesia.

Baca juga: PSI Sulteng Targetkan DPRt di 2.017 Desa Jelang Verifikasi 2026

Ia menyoroti masih kecilnya kontribusi perusahaan sawit bagi daerah meski perkebunan yang dikelola sangat luas dan berdampak nyata bagi masyarakat setempat.

“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami. Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, persoalan pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” ujar Mudyat Noor.

Ia menegaskan bahwa kepengurusan AKPSI periode 2025–2030 bukan sekadar menentukan sosok ketua, melainkan memastikan organisasi mampu bekerja efektif dalam merumuskan strategi perjuangan yang konkret.

 “Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” tutup Mudyat. (*)