Kanwil Kemenkum Apresiasi, Morowali Selesaikan Pembentukan 133 Posbankum

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali setelah daerah tersebut berhasil menyelesaikan pembentukan 133 Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum). 

Capaian itu menjadikan Morowali sebagai salah satu daerah dengan pemerataan layanan bantuan hukum paling merata di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil verifikasi hingga 18 November 2025, Morowali resmi mencapai 100 persen cakupan layanan dengan total 133 posbankum yang tersebar di 7 kelurahan dan 126 desa. 

Baca juga: Respons Perubahan Iklim, Petani di Banggai Sulteng Ikut Sekolah Lapang

Pemenuhan seluruh titik layanan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan akses keadilan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut.

“Penyelesaian 133 posbankum ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menghadirkan layanan bantuan hukum hingga ke masyarakat paling bawah. Ini capaian penting dalam memperkuat keadilan sosial di daerah,” ujarnya.

Rakhmat menambahkan, pembentukan posbankum yang merata bukan hanya tentang memenuhi target jumlah, tetapi memastikan layanan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan posbankum berjalan efektif. Perangkat daerah dan humas harus mendorong sosialisasi agar masyarakat semakin paham bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum,” tambahnya.

Baca juga: Angka Pelanggaran Naik, Polres Parigi Moutong Intensifkan Operasi Zebra Tinombala 2025

Keberhasilan Morowali menyelesaikan pemerataan posbankum di seluruh wilayah desa dan kelurahan disebut dapat menjadi rujukan bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah. 

Pemerataan layanan dinilai mampu meningkatkan kesadaran hukum, mencegah potensi konflik, serta melindungi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)