Ruang Publik dan Intel Sukarela

Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar benar atau salah, melainkan penerimaan sosial.

Di sinilah politik menjadi medan paling sensitif. Sejak peristiwa seperti Pemilihan Presiden Indonesia 2019, garis pemisah dalam masyarakat tampak semakin tegas.

Pilihan politik tidak lagi dilihat sebagai preferensi rasional, melainkan identitas.

Orang tidak sekadar berbeda pendapat, tapi dianggap berada di “kubu lain”. Dalam situasi seperti ini, kritik mudah ditafsirkan sebagai serangan, dan pertanyaan dianggap ancaman.

Akibatnya, ruang publik kehilangan kedalamannya. Diskusi berubah menjadi pertunjukan kehati-hatian.

Orang berbicara dengan rem, memilih kata bukan untuk menjelaskan pikiran, tapi untuk menghindari masalah. Yang muncul bukan lagi argumen yang jujur, melainkan kalimat-kalimat aman yang tidak menggugah apa-apa.

Lebih jauh, lahir fenomena swasensor, sensor diri. Tanpa diperintah, orang memilih diam.

Baca juga: Tim Patroli Polda Sulteng Amankan Pasangan Diduga Lakukan Perzinahan di Marawola

Tanpa ditekan secara langsung, orang menahan pikirannya sendiri. 

Ini yang pernah disinggung oleh Michel Foucault, kekuasaan modern tidak selalu tampil dalam bentuk larangan, tapi bekerja melalui internalisasi.

Kita mengawasi diri kita sendiri, bahkan sebelum orang lain melakukannya.

Ironisnya, kondisi ini justru membuat demokrasi tampak stabil di permukaan. Tidak ada keributan berarti, tidak ada konflik terbuka.

Tapi di bawahnya, terjadi pendangkalan.

Kritik menghilang, koreksi melemah, dan kebijakan berjalan tanpa cukup pengujian publik.

Padahal, dalam negara yang sehat, kritik adalah bagian dari perbaikan, bukan ancaman terhadap ketertiban.