Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Jadi Korban Salah Tembak, Tim Pengacara Bakal Laporkan Kematian Qidam ke Pengadilan Internasional

Penasehat hukum keluarga Alm Qidam dari Tim Pembela Muslim (TPM) bakal melaporkan kasus salah tembak ke Mahkamah Pidana Internasional

Penulis: fandy ahmat | Editor: Dimas Adi Satriyo
TribunPalu.com/Handover
Penasehat Tim Pembela Muslim Sulawesi Tengah, Harun Nyak Itam Abu 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Penasehat hukum keluarga Alm Qidam dari Tim Pembela Muslim (TPM) bakal melaporkan kasus salah tembak ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).

Qidam Alfarizki Mofance (20) warga Desa Tambarana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menjadi korban dugaan salah tembak aparat Satgas Tinombala karena dikira sebagai pelaku teroris, pada 9 April 2020.

Keputusan tersebut diambil pasca Pengadilan Negeri (PN) Palu menolak gugatan perdata terkait kasus Qidam

"Kami akan melaporkan perkara ini ke ICC. Sebab korban (Qidam) tidak hanya tertembak, tetapi ditubuhnya juga ditemukan luka sayatan. Jika tidak mendapat keadilan di negeri ini, maka kami ajukan ke hukum internasional," kata Pembina TPM Sulawesi Tengah, Harun Nyak Itam Abu, pada Sabtu (12/6/2021). 

Baca juga: Penarikan PPN Jasa Pendidikan, Ini Tanggapan Akademisi Pendidikan Unismuh

Baca juga: Diskominfo Sulteng Berbagi Tips Atasi Berita Hoaks di Media Sosial, Ini Penjelasanya

Baca juga: Kejati Sulteng Limpahkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Jembatan Torate Cs ke JPU, Ini Hasilnya

Pakar hukum pidana Universitas Tadulako (Untad) itu berkeyakinan bahwa tewasnya Qidam akibat dari tindakan oknum aparat kepolisian. 

Sehingga, kata dia, pihaknya akan terus berupaya agar pelaku pembunuhan bisa diadili sehingga terjadi pemerataan keadilan. 

Harun menyebut pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah hukum lainnya, di antaranya mengajukan permohonan praperadilan. 

Walaupun sampai saat ini pihak kepolisian belum mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). 

Di sisi lain, ketentuan ini pun belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

"Memang dalam KUHAP mesti ada SP3. Tetapi kasus ini sudah setahun lebih dan belum ada perkembangan penyidikan. Maka kami coba lakukan terobosan hukum dengan ajukan praperadilan terhadap objek yang kami sebut SP3 diam-diam," jelas Harun. 

Ia menambahkan, selain upaya praperadilan, keluarga Alm Qidam akan kembali mengajukan gugatan perdata. 

Jika sebelumnya gugatan perdata atas pencemaran nama baik karena Qidam disebut sebagai teroris, gugatan kali ini terkait perbuatan melawan hukum oleh aparat karena telah menghilangkan nyawa seseorang tidak bersalah. (*) 

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved