Dinilai Tak Netral Dukung Capres, Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY: Demokratis Sejati

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyentil Presiden Jokowi ikut cawe-cawe atau ikut mencampuri urusan Pilpres 2024.

Hal ini langsung tegas dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.

Said Abdullah mengatakan Presiden Jokowi tak mungkin melecehkan kedaulatan partai dalam menentukan calon presiden dan wakil Presiden.

"Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil Presidennya," kata Said kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Dia menegaskan pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka beberapa hari lalu sangatlah pantas.

"Mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan K. H. Ma’ruf Amin," ujar Said.

Said menyebut tak ada salahnya ketika para ketua umum parpol tersebut bertemu Jokowi agar program-program pemerintah saat ini dilanjutkan pada periode yang akan datang.

"Mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi salahnya di mana?" ungkapnya.

Dia meyakini Presiden Jokowi menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem. Sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi, bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil Presidennya masing-masing," ucap Said.

Karenanya, Said meminta Denny agar tak melempar kesalahan ke orang lain bila capres yang didukungnya elektabilitas tidak cukup laku.

"Jangan biasakan melempar salah ke orang lain. Kelas profesor tetapi adab politiknya menuduh sana sini sungguh cermin buruk rupa," imbuhnya.

Denny sebelumnya menanggapi pernyataan Jokowi yang mengakui dirinya merupakan seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Denny mengatakan setiap orang tentu dijamin hak dan kebebasannya untuk berpolitik.

"Namun demikian, tetap ada etika dan hukum yang berbeda ketika mengatur berpolitik untuk orang pribadi dibandingkan berpolitik sebagai pejabat publik, termasuk seorang Presiden," kata Denny dalam keterangan pers tertulis pada Minggu (7/5/2023).