Ketua PDIP Sulteng: Pemilu 2024 Paling Tragis dan Brutal sejak Reformasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muharram Nurdin, menilai Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling tragis dan brutal. 

Menurutnya, kondisi politik saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Aktivitas penguasa atau pemerintah cenderung menguntungkan pihak tertentu.

PDIP, sebagai partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengalami dampak serius akibat praktik politik terselubung dari pihak penguasa atau pemerintah. 

Baca juga: Polisi Pajang Muka 7 Petugas KKPS Gelembungkan Suara Anies, Prabowo dan Ganjar Dibuat Nol

Contohnya, lanjut Muharram Nurdin, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan dua pekan sebelum hari pemungutan suara di Sulawesi Tengah.

"Ini sangat mempengaruhi pemilih. Masyarakat menerima bantuan dengan warna tas yang condong ke Paslon 02, tentu asumsinya ke sana. Apalagi Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Presiden Jokowi," papar Muharram, dikutip dari kanal Youtube TribunPalu.com, Selasa (2/4/2024).

 Manuver politik ala penguasa itu juga menggerus suara PDIP di Sulawesi Tengah.

Muharram mengatakan, meskipun PDIP berhasil meningkatkan jumlah kursi dari 6 menjadi 7 di DPRD Sulteng, namun masih belum mencapai target yang diinginkan, yaitu 9 kursi. 

Selain itu, meski berhasil mempertahankan satu kursi di DPR RI, namun terjadi penurunan suara sekitar 20 ribu dibandingkan Pemilu 2019.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Muharram, minimnya pengawasan dari Bawaslu.

Ia menegaskan bahwa pengawasan Pemilu tidak berjalan dengan baik.

Baca juga: Bikin PDIP Ngamuk! Terkuak Penyebab Prabowo Subianto Diberi Pangkat Jenderal Kehormatan

Bahkan tampaknya jumlah pengawas Pemilu lebih kurang dibandingkan jumlah pelaku politik yang melakukan praktik politik uang secara bebas dan terang-terangan di masa tenang.

Ironisnya lagi, hanya pelanggaran di Kabupaten Banggai yang diproses terkait dugaan praktik politik uang, sementara di daerah lain juga mengeluhkan hal serupa. 

"Karena itu, dari sekian Pemilu sejak reformasi, tahun ini yang paling brutal," ucap Muharram Nurdin.(*)