Relawan Banuata Pertanyakan Kompetensi Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Andika Menilai Anggota DPR RI

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pernyataan kontroversial dilontarkan Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah, Andika, terkait kontribusi Ahmad Ali, anggota DPR RI, memicu respons balik dari Relawan Banuata.

Relawan Banuata menyebut selama ini Ahmad Ali menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRRI, yang mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Anggota Presidium Relawan Banuata Mhalik Parilele mempertanyakan kompetensi Andika dalam menilai kontribusi seorang anggota dewan.

"Respons tersebut sangat tidak pada tempatnya," ujar Mhalik dalam pernyataan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

"Tugas tenaga ahli adalah memberikan saran kepada Gubernur Sulteng, bukan terlibat dalam polemik politik. Ini tenaga ahli atau politisi?"

Jebolan Magister Ekonomi Universitas Trisakti itu menjelaskan, performa ekonomi tidak hanya diukur dari statistik di atas kertas.

Baca juga: Ahmad Ali Ungkit Kemiskinan Sulteng, Tenaga Ahli Gubernur: Apa Kontribusimu di DPR RI?

Ia pun mendukung pandangan Ahmad Ali yang menyebut adanya paradoks ekonomi di Sulawesi Tengah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 11,91 persen pada 2023, ketimpangan ekonomi masih sangat nyata.

Pertumbuhan ini bahkan melambat sebesar 3,31 persen dibandingkan tahun 2022.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin meningkat dari 12,33 persen menjadi 12,41 persen pada 2023; alias terjadi penambahan lebih dari 7.000 warga yang masih bergelut dengan kemiskinan.

Mhalik juga mengkritik narasi Pemprov Sulteng yang sering mengklaim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, klaim peningkatan PAD dari Rp900 miliar menjadi Rp2 triliun justru tak dirasakan manfaatnya bagi warga.

"Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi jika masyarakat tetap terperangkap dalam kemiskinan? Bahkan, tingkat pengangguran masih mencapai 2,95 persen, dan tingkat kemiskinan ekstrem berada di 1,44 persen," ujar Mhalik.

Mhalik menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tengah seolah kehilangan program-program pengentasan kemiskinan, hanya mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga: Kapolda Sulteng Bahas Persatuan dan Kebinekaan dengan Cipayung Plus dan BEM Kota Palu

Pembangunan infrastruktur yang terlihat besar di permukaan masih tidak mampu menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik di banyak wilayah pedesaan, yang paling terdampak kemiskinan terutama di sektor agraria.