10 Calon Kepala Daerah di Sulteng Ajukan Sengketa Hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sedikitnya 10 calon kepala daerah dari Sulawesi Tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan mereka untuk Sengketa Hasil Pilkada 2024.

Tercatat 210 permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2024 diterima Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/12/2024) pukul 07.30 WIB.

Rinciannya adalah  2 permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur, 169 permohonan sengketa hasil pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa hasil pemilihan wali kota.

Adapun dua permohonan Sengketa Hasil Pilkada untuk tingkat gubernur diajukan pasangan calon dari Provinsi Papua Selatan.

Baca juga: Digugat Pasangan HANDAL, KPU Palu Siap Buktikan Transparansi Hasil Pemilu di MK

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan ihwal sidang perdana terkait sengketa hasil Pilkada 2024 kemungkinan besar akan berlangsung pada awal Januari 2025. 

Saat ini, MK masih dalam tahap menerima pengajuan perkara dari berbagai pihak.

Jadwal sidang perdana akan disusun setelah proses registrasi perkara selesai.

Proses registrasi diproyeksikan selesai 3 Januari 2025.

"Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan di tanggal 3 (Januari). Nah selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari selambat-selambatnya harus sudah sidang pertama," tutur Suhartoyo.

Berikut 10 calon kepala daerah di Sulteng ajukan Sengketa Hasil Pilkada di MK:

Pilkada Buol : Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj  Manto

Pilkada Parigi Moutong: M Nizar Rahmatu dan Ardi

Pilkada Morowali Utara: Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi

Pilkada Banggai Kepulauan: Sugianto dan Hery Ludong

Pilwali Palu: Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate

Pilkada Sigi: Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Semuel Riga

Pilkada Poso: Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z Moga

Pilkada Morowali: Taslim dan Asgar Ali K.

Pilkada Donggala: Moh Yasin dan Syafiah

Pilkada Banggai: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang.

(*)