Safri Desak Gubernur Sulteng Evaluasi Tambang di Morowali dan Morut: Kerugian Sosial dan Ekologis

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut). 

Menurutnya, dampak dari eksploitasi tambang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan telah menimbulkan banyak kerugian sosial dan ekologis di wilayah tersebut.

"Peristiwa banjir yang terjadi di kawasan PT IMIP Bahodopi ini adalah bukti nyata buruknya tata kelola pertambangan. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar," ujar Safri saat dihubungi via Whatsapp, Senin (17/03/2025).

Baca juga: Bedah Buku The Miracle of Al-Quran, Wakil Wali Kota Palu: Islam Harus Jadi Benteng di Era Digital

Sekretaris Komisi III itu juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini, termasuk dengan melakukan audit lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Ia menilai bahwa banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar, sehingga memperparah dampak ekologis di wilayah tersebut.

"Kami mendorong dilakukannya audit lingkungan untuk memastikan sejauh mana dampak kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Kerugian sosial dan ekologis yang ditimbulkan sangat besar, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: 2 ASN Pemkab Donggala Diduga Palsukan Tanda Tangan untuk Pindah Tugas, Terlibat Perselingkuhan

Selain itu, Safri juga menyoroti kehadiran proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) BTTIG di Morowali yang dinilainya justru menghadirkan konflik dengan masyarakat setempat. 

Ia menilai bahwa proyek tersebut tidak diawasi dengan ketat, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan warga sekitar.

"Status PSN jangan dijadikan dalih untuk menghadirkan investasi tanpa pengawasan yang ketat. Jika proyek ini lebih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan, maka lebih baik aktivitasnya dihentikan," tegasnya.

Safri pun meminta Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, untuk segera melakukan penertiban terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan serta memperketat pengawasan terhadap penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Baca juga: Buku The Miracle of Al Quran Karya Prof Wahyuningsih Resmi Diluncurkan

Ia meyakini bahwa dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah, kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah tetap bisa terjaga meskipun ada aktivitas pertambangan.

"Kami yakin Pak Gubernur dan Ibu Wagub punya komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan di Sulteng. Namun, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan harus tetap menjadi prioritas agar keseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan lingkungan tetap terjaga," pungkasnya. (*)