Pemprov Sulteng Jawab Pandangan Fraksi Soal Perubahan APBD 2025

Dalam hal PAD, strategi peningkatan mencakup digitalisasi perpajakan dan penyesuaian regulasi.

Terkait masukan Fraksi PKS, pemerintah menjelaskan pembukaan pendaftaran offline dilakukan untuk mengakomodasi keterbatasan infrastruktur internet. 

Sejumlah kegiatan di sektor air minum dan sanitasi turut disesuaikan karena pertimbangan efisiensi.

Pemprov menegaskan penyusunan Ranperda tetap mengacu pada sinkronisasi kebijakan pusat-daerah serta mempertimbangkan kapasitas fiskal. 

Isu strategis seperti inflasi dan stunting juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan anggaran.

Seluruh program unggulan gubernur turut diakomodasi dalam struktur perubahan APBD. 

Beberapa di antaranya layanan kesehatan gratis berbasis KTP, BOSDA, beasiswa ASN, dan penguatan infrastruktur. 

Adapun penyesuaian SILPA dari Rp200 miliar menjadi Rp128,5 miliar disebut sebagai dampak pelambatan pendapatan serta efisiensi belanja.

Baca juga: Bungintimbe WaterSafe, Inovasi Mahasiswa UGM untuk Deteksi Banjir di Morut

Mengakhiri penyampaiannya, Novalina mengajak semua pihak menjadikan momentum bulan kemerdekaan sebagai semangat membangun daerah.

“Mari terus bekerja dan berkarya, mengisi kemerdekaan dengan semangat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” tutupnya.(*)