DPRD Kota Palu Gelar RDP Bahas Pengaduan Tambang Galian C di Taipa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – DPRD Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Taipa, Selasa (16/9/2025). 

Agenda itu membahas pengaduan perkembangan operasional tambang galian C yang dinilai meresahkan warga pesisir khususnya dikelurahan Taipa.

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanghola, bersama anggota Komisi C. 

Pertemuan laporan aduan dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah.

Dalam rapat, sejumlah warga dan nelayan menyampaikan keluhan. 

Baca juga: Fathur Razaq Terpilih Jadi Ketua KONI Sulteng 2025–2029, Termuda dalam Sejarah

Mereka bahkan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Tambang Teluk Palu.”

Seorang nelayan yang hadir mengaku aktivitas tambang mengganggu lokasi tempat mereka mencari ikan. 

“Tempat saya mencari ikan terganggu dengan akan diadakan pembangunan,” ucapnya.

Ketua Komisi A, Irsan Satria, meminta RDP ditunda dan menghadirkan seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Palu.

“Kenapa tidak undang PT CPM dan tambang lainnya, kenapa hanya dua perusahaan? Kami di Palu juga tidak punya wewenang mencabut izin, itu adanya di pusat melalui perpanjangan tangan provinsi,” ucap Irsan.

Ia juga menyinggung kondisi lingkungan yang ikut terdampak.

Baca juga: Bawa Sabu untuk Diedarkan di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kakak Adik Diringkus Polres Donggala

“Di Mantikulore dulu airnya jernih, sekarang keruh. Di ujung Donggala sana, kalau lewat debu sampai mandi salju,” katanya.

Ketua Komisi C, Abdul Nasar Alamri juga meminta DPRD turun langsung melihat kondisi lapangan.

“Kami secepatnya meminta pimpinan kita turun lapangan sama-sama,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan kejelasan operasional perusahaan.

“Kami masih pertanyakan itu tambang atau hanya jetty tempat singgah kapal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW 3 Mamboro Barat mengungkapkan dampak lain yang dirasakan warga.

“Air kuala mengalir ke arah selatan, akhirnya mengikis semua kebun orang. Itu bukan wilayah kami, tapi dampaknya sampai ke wilayah kita,” jelasnya.

Baca juga: DP3A Sigi Tekankan Sinergi Ranperda untuk Lindungi Anak dari Kekerasan

Lurah Mamboro Barat, Megawati Muid, mengaku baru mengetahui persoalan ini.

“Saya jujur belum mengetahui masalah ini. Kami tidak pernah diberitahu, dan nanti ini saya baru tahu persoalan ini,” ucapnya di hadapan pimpinan dewan.

RDP yang berlangsung dinilai belum tuntas karena masih banyak pihak yang belum hadir.

Keputusan Komisi A dan Komisi C akan turun langsung melihat kondisi di lapangan.

(*)