Anggota Legislatif Irfain Desak Bupati Parimo Tertibkan OPD dan Laporkan Dugaan Sabotase Kebijakan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Anggota DPRD Parigi Moutong, Mohamad Irfain, mendesak Bupati menertibkan OPD dan menindak dugaan sabotase kebijakan.

Mohamad Irfain menyampaikan pernyataannya dengan lantang dan geram di hadapan Bupati Parigi Moutong saat rapat paripurna DPRD, Senin (27/10/2025).

Ia langsung menekankan pentingnya koordinasi OPD dengan pemerintah daerah.

“Bupati harus menertibkan seluruh OPD yang belum bersinergi secara optimal,” ucapnya tegas di hadapan Bupati.

Baca juga: Volume Meningkat, Pemkab Parigi Moutong Siapkan Raperda Khusus Pengelolaan Sampah

Menurutnya, kebijakan prorakyat tidak akan berjalan efektif tanpa koordinasi yang baik.

Anggota Komisi I ini menyoroti surat usulan WPR yang meningkat dari 16 menjadi 53 titik.

Ia menilai lonjakan itu sebagai penghianatan administratif dan manipulasi data.

“Ini bisa menjadi silent operstif yang berdampak pada kebijakan Bupati,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan kepala daerah bisa dijadikan "sasaran tembak".

Baca juga: Pemprov Sulteng Tegaskan Komitmen Berani Integritas, Wagub Reny Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi

Dugaan itu berpotensi menggulingkan Bupati jika dibiarkan.

Mohamad Irfain menegaskan dukungan penuh Fraksi Perindo terhadap visi-misi Bupati yang prorakyat.

“Kami ada di barisan depan mendukung segala kebijakan Bupati,” katanya.

Ia menekankan, penentu kebijakan jelas adalah Bupati sendiri.

“Tidak boleh ada dua matahari atau tiga matahari di pemerintahan,” tegas Mohamad Irfain.

Baca juga: Bupati Erwin Burase Sampaikan Empat Raperda Prioritas Parigi Moutong, Termasuk Soal Sampah dan Desa

Dia menegaskab bahwa sabotase kebijakan antar-OPD tidak boleh dibiarkan.

Untuk itu dia mendorong Bupati menindak tegas OPD yang menghambat program prorakyat.

Mohamad Irfain meminta Bupati melaporkan dugaan tindakan pidana jika terbukti.

“Jika terbukti, laporkan. Kami dukung penuh langkah itu,” tambahnya.

Menurutnya, pengawasan internal harus diperketat agar tidak ada manipulasi kebijakan.

Transparansi pengambilan keputusan menjadi kunci agar program prorakyat terlaksana.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Bupati Donggala Panen Padi dan Tinjau Irigasi di Desa Sumari

Sinergi antara legislatif dan eksekutif penting untuk keberhasilan pembangunan daerah.

“Kebijakan prorakyat harus dijalankan tanpa intervensi pihak yang merugikan daerah,” tegasnya.

Mohamad Irfain meminta seluruh OPD memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Ketertiban administratif menjadi tanggung jawab seluruh pejabat daerah.

“Bupati harus pastikan semua kebijakan dijalankan sesuai aturan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Donggala bersama Kanwil Kementerian HAM Sulteng Tingkatkan Kapasitas ASN soal HAM

Pernyataan Mohamad Irfain mendapat perhatian serius dari rekan-rekan DPRD dan pimpinan OPD.

Beberapa anggota DPRD terlihat mencatat dan menanggapi pernyataan dengan anggukan.

Seluruh pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Bupati sebagai penegasan dukungan dan peringatan.

Mohamad Irfain menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungan penuh Fraksi Perindo terhadap Bupati.

“Kami di barisan depan untuk memastikan kebijakan prorakyat terlaksana,” pungkasnya. (*)