DPRD Parigi Moutong Minta Bupati Tindak Tegas Penambahan Titik Pertambangan

“Sehingga atas rekomendasi itu, terbitlah IPR dari kementerian, dan pengelolaan tambang pun berlangsung,” katanya.

Baca juga: Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang Lakombulo

Ia mengingatkan, jika rekomendasi baru dari bupati kembali diproses kementerian, maka akan berhubungan langsung dengan banyaknya permohonan IPR lain yang sedang diajukan.

“Yang jadi soal adalah penambahan titik, bukan hanya proses izin yang lama,” tegas Fadli lagi.

Menurutnya, kasus ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ada tindakan hukum maupun sanksi administratif dari bupati.

“Kalau ini dibiarkan tanpa sanksi, kami khawatir berdampak pada kebijakan bupati lainnya ke depan,” ujarnya.

Fadli menegaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun jika kasus ini dibiarkan tanpa penindakan.

“Baik eksekutif maupun legislatif baru tahun pertama menjalankan pemerintahan. Kalau sekarang sudah muncul masalah seperti ini, kepercayaan publik bisa turun,” katanya.

Ia mencontohkan, di Kecamatan Tomini sudah dua kali terjadi aksi demonstrasi terkait isu pertambangan, baik yang pro maupun kontra.

Baca juga: Kanwil Ditjenpas Sulteng Kendalikan Overkapasitas Lapas, 445 Warga Binaan Dipindahkan Sepanjang 2025

Fadli menilai gejolak itu merupakan dampak dari persoalan yang bergulir terkait usulan WP dan WPR beberapa waktu lalu.

“Karena itu, kami meminta kepada bupati untuk menelusuri siapa oknum yang menambah titik dan menjatuhkan sanksi tegas,” pungkasnya.(*)