Bupati Parigi Moutong Sebut Banyak Guru TK Terpaksa Daftar Guru SD karena Tak Ada Formasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase mengungkapkan adanya ketimpangan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.

Ia menyebut, ketimpangan itu terjadi karena pada rekrutmen sebelumnya, formasi guru taman kanak-kanak (TK) tidak dibuka, sementara formasi guru sekolah dasar (SD) tersedia.

“Banyak guru TK terpaksa daftar formasi guru SD karena hanya itu yang dibuka,” kata Erwin Burase di saat rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong Sebut Banyak Guru TK Terpaksa Daftar Guru SD karena Tak Ada Formasi

Menurutnya, situasi ini membuat banyak guru TK akhirnya berpindah jenjang setelah dinyatakan lulus sebagai PPPK guru SD.

“Begitu mereka diterima, sekolah TK kekurangan guru,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, keputusan formasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Pemerintah daerah hanya mengikuti sesuai kebutuhan yang disetujui.

“Kita di daerah tinggal melaksanakan, formasi ditetapkan oleh pusat,” jelasnya.

Baca juga: Bupati Morowali Ingatkan Kepala Desa: Jabatan adalah Amanah untuk Rakyat

Ia menilai, kebijakan formasi yang tidak seimbang berdampak pada distribusi tenaga pendidik di Parigi Moutong.

Beberapa sekolah dasar kini kelebihan tenaga guru, sedangkan banyak taman kanak-kanak justru kekurangan pengajar tetap.

“Ada sekolah yang kelebihan guru PPPK, tapi ada juga yang kekurangan karena masalah formasi,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut pemerataan mutu pendidikan.

“Kita harus memastikan semua jenjang pendidikan, termasuk TK, mendapat tenaga pengajar yang cukup,” kata Erwin.

Ia menyebut, pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan dan permohonan kepada kementerian agar diberi kewenangan mengatur distribusi PPPK sesuai kebutuhan lapangan.

Baca juga: Bupati Iksan: Program Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Morowali Selaraskan dengan Kebutuhan

“Kita sudah menyurat ke kementerian agar daerah diberi kewenangan untuk mengatur penempatan,” ucapnya.

Selain itu, Erwin mengatakan pihaknya juga menerima ratusan permohonan pindah tugas dari PPPK di sektor pendidikan.

Sebagian besar permohonan itu datang dari pegawai yang merasa penempatan mereka tidak sesuai dengan jarak tempat tinggal atau bidang keahlian.

“Yang masuk ke saya sudah ratusan surat dari PPPK yang ingin pindah, tapi kita belum bisa mengizinkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, larangan mutasi tersebut tertuang dalam klausul kontrak kerja yang menegaskan PPPK tidak dapat dipindahkan selama masa perjanjian masih berlaku.

“Berdasarkan aturan, belum membolehkan kepada kita untuk memindahkan PPPK,” tegasnya.

Erwin menambahkan, jika pemerintah pusat sudah memberikan izin mutasi, Pemkab Parigi Moutong akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan pemerataan pegawai berjalan seimbang.

Baca juga: Enos Dorong Penyelesaian Sanggahan Hasil Seleksi PPPK, 15 Penyanggah di Sigi Cabut Keberatan

“Kalau nanti sudah bisa, tentu kita akan melakukan penertiban dan pendataan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan penempatan PPPK ke depan harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak terjadi kekosongan tenaga di satu sekolah dan penumpukan di sekolah lain.

“Kalau daerah diberi kewenangan, kita bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan,” pungkasnya.(*)